ANALISIS HAK WARIS AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH MENGACU PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 473/PDT.P/2010/PA.SBY

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai hak waris bagi ahli waris beda agama dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam, serta mengkaji penerapan wasiat wajibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdata, serta putusan Mahkamah Agung, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, melainkan mendasarkan hak waris pada hubungan darah dan perkawinan yang sah. Sebaliknya, hukum Islam secara normatif mengklasifikasikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan (mani‘ al-irth). Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung melalui putusannya mengembangkan pendekatan progresif dengan memberikan hak kepada ahli waris non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Putusan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby menunjukkan adanya penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim untuk menjembatani ketegangan antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dan kebutuhan keadilan dalam masyarakat plural. Dengan demikian, wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen alternatif dalam menghadirkan keadilan substantif tanpa mengubah prinsip dasar hukum waris Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan hukum kewarisan di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan kontekstual yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.