ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN ADMINISTRASI WAJIB PAJAK GLOBE DALAM PER-6/PJ/2026 DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM
Keywords:
Pajak Minimum Global, GloBE, Kepastian Hukum, PER-6/PJ/2026, Lon FullerAbstract
Penerapan Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion Rules/GloBE) di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 (PMK 136/2024) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 menimbulkan tantangan kepastian hukum, khususnya pada kewajiban administrasi Wajib Pajak GloBE. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewajiban administrasi tersebut dalam PER-6/PJ/2026 serta menguji kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum berdasarkan delapan prinsip legalitas Lon Fuller. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui teknik deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh prinsip yang dapat diuji dari teks norma terpenuhi sebagian, sedangkan prinsip kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan belum dapat dinilai. Terdapat tiga persoalan utama, yaitu cakupan subjek Wajib Pajak GloBE yang tidak menyebut Bentuk Usaha Tetap secara eksplisit, pengaturan status Wajib Pajak GloBE yang berpotensi melampaui batas delegasi Pasal 65 ayat (15) PMK 136/2024, serta tenggat GloBE Information Return (GIR) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pada tahun pertama yang baru selaras melalui perpanjangan bersyarat. Selain itu, istilah dan rujukan antarayat yang tidak seragam memperlemah kejelasan norma. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban kepatuhan dan risiko sengketa bagi Grup Perusahaan Multinasional. Oleh karena itu, diperlukan penegasan cakupan subjek dan fungsi perpanjangan SPT, penyeragaman istilah, serta penguatan dasar kewenangan, termasuk melalui penyempurnaan PMK 136/2024.
Downloads
References
Afdhali, D.R. and Syahuri, T. (2023) “Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum,” Collegium Studiosum Journal, 6(2), pp. 555–561. Available at: https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078.
Anjarwi, A.W. et al. (2026) “Digital reporting and the global minimum tax: OECD Pillar Two implementation,” Policy Design and Practice, 9(3), pp. 299–324. Available at: https://doi.org/10.1080/25741292.2026.2617719.
Apriliasari, V. (2022) “OECD/G20 two-pillar solution: Does it promote inter-nation equity?,” Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(2), pp. 342–356. Available at: https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1826.
Bray, S. et al. (2025) OECD Pillar Two compliance costs: A quantitative assessment for EU-headquartered groups, ZEW Discussion Paper. ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
Cahyadini, A., Amalia, P. and Fahriza, F. (2025) “Tax strategy as an alternative to tax incentives to stimulate investment in the global minimum tax era in Indonesia,” Laws, 14(5). Available at: https://doi.org/10.3390/laws14050066.
Direktorat Jenderal Pajak (2026) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.
Efendi, J. and Ibrahim, J. (2018) Metode penelitian hukum: Normatif & empiris. 2nd ed. Jakarta: Kencana.
Englisch, J. (2023) Pillar 2: QDMTT or safe harbour domestic minimum top-up tax (SHDMTT)?, SSRN. Available at: https://doi.org/10.2139/ssrn.4621511.
Febrian, Widiarty, W.S. and Butar, S.B. (2026) “Analisis implementasi pajak minimum global dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan Kesepakatan Internasional terhadap potensi konflik perjanjian penghindaran pajak berganda,” Jurnal Sosial Teknologi, 6(5). Available at: https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i5.32817.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, Berita Negara Republik Indonesia.
Listyawati, I. and Nurlaela, L. (2025) “Tax governance in the era of Pillar Two: Legal certainty, risk management, and strategic responses in Indonesia,” Summa: Journal of Accounting and Tax, 3(2). Available at: https://doi.org/10.61978/summa.v3i2.888.
Nabilla, L., Zakaria, A. and Anugrah, S. (2026) “Dinamika perpajakan multinasional di Indonesia: Menakar dampak transisi global minimum tax dan rekayasa transaksi afiliasi,” Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 5(4), pp. 2790–2809. Available at: https://doi.org/10.58192/ebismen.v5i4.5056.
Notavia, F.A. and Hutagaol, P.M.J.L. (2026) “Kedaulatan dan kepastian hukum dalam pemajakan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lintas negara: Analisis yuridis atas konsep kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia,” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 5(8), pp. 4265–4278. Available at: https://doi.org/10.55681/sentri.v5i8.7093.
Purba, B. et al. (2023) “Asas kepastian hukum dalam perpajakan di Indonesia,” Jurnal Riset Manajemen, 1(2), pp. 14–20. Available at: https://doi.org/10.54066/jurma.v1i2.258.
Regier, E.F. (2026) “Fallibilism and the integration of law and morals: Reconstructing Lon Fuller’s natural law,” Jurisprudence, 17(1), pp. 103–128. Available at: https://doi.org/10.1080/20403313.2025.2516302.
Sukandi, N. et al. (2026) “Analisis kesiapan Indonesia dalam menghadapi penerapan pajak minimum global melalui kebijakan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT),” Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global, 3(1). Available at: https://doi.org/10.61132/aeppg.v3i1.2123.
Suryani, S. (2026) “Penerapan pajak minimum global (GMT) di Indonesia,” Advances in Management & Financial Reporting, 4(1), pp. 201–219. Available at: https://doi.org/10.60079/amfr.v4i1.695.
Syaharani, M. (2024) “The principle of legal certainty for the collection of tax on the added value of crypto assets in Indonesia based on the Regulation of the Minister of Finance Number 68/PMK/03/2022,” Equality: Journal of Law and Justice, 1(2), pp. 95–114. Available at: https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.74.
VanderMeulen, W. (2024) “OECD two-pillar GloBE rules: Is it time to abandon hope for international cooperation on global minimum corporate income tax?,” Emory International Law Review, 38(1), pp. 233–262.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 I Gusti Ayu Divya Maharani, Sulistyowati

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.










