KRISIS INTEGRITAS DI KALIMANTAN TIMUR: ANALISIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG RUDY MAS'UD SELAKU GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DALAM BINGKAI PENGAWASAN PEMERINTAHAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam hubungannya dengan sistem pengawasan pemerintahan di Indonesia. Memasuki tahun 2026, tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan integritas yang serius, tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 yang stagnan di angka 34 poin serta lonjakan tren korupsi nasional yang mencapai 791 kasus. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis-normatif, studi ini membedah rentetan kebijakan anggaran jumbo Pemprov Kaltim, termasuk pengadaan mobil dinas SUV Hybrid senilai Rp8,49 miliar melalui sistem e-katalog yang diduga dimanipulasi untuk memenangkan perusahaan dengan aset Rp0 (CV Afisera). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang ini terjadi akibat lemahnya independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tersandera oleh tekanan politik kepala daerah. Kegagalan deteksi dini oleh Inspektorat daerah memaksa adanya intervensi dari lembaga eksternal seperti KPK dan penggunaan Hak Angket oleh DPRD Kaltim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi struktural melalui vertikalisasi kelembagaan APIP di bawah pemerintah pusat guna menjamin pengawasan yang imparsial dan akuntabel.