DISHARMONI REGULASI DAN IMPLEMENTASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KRITIS TERHADAP AKTIVITAS INDUSTRI EKSTRAKTIF DALAM PERSPEKTIF SDGs

Abstract

Artikel ini mengkaji disharmoni regulasi dan implementasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sektor industri ekstraktif di Indonesia melalui perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Menggunakan pendekatan yuridis normatif-kritis, kajian ini menganalisis implikasi perubahan rezim perizinan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja terhadap efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Hasil kajian membuktikan bahwa pergeseran paradigma dari sistem perizinan berbasis izin menuju sistem berbasis risiko secara struktural melemahkan dua fungsi fundamental hukum lingkungan: fungsi preventif AMDAL yang terdegradasi menjadi formalitas administratif, dan fungsi korektif masyarakat yang tereliminasi akibat integrasi persetujuan lingkungan ke dalam Nomor Induk Berusaha. Integrasi prinsip SDGs 13, 15, dan 16 dalam kebijakan industri ekstraktif terbukti bersifat symbolic compliance, di mana komitmen normatif negara secara konsisten dikalahkan oleh logika investasi jangka pendek. Pelanggaran lingkungan yang berulang secara sistematis bersumber dari tiga kondisi yang saling memperkuat: inkonsistensi regulasi, fenomena regulatory capture, dan desain sanksi yang tidak deterrent. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi penegakan hukum berbasis empat pilar, yakni klarifikasi jalur penegakan, penguatan green constitutionalism, pemulihan partisipasi publik bermakna, dan rekalibrasi pertanggungjawaban perdata yang proporsional demi mewujudkan keadilan ekologis yang substantif.