ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SISTEM PENDERAJATAN DAN PRINSIP PEMBELAHAN WARIS TERHADAP AHLI WARIS MENURUT KUHPERDATA

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisis konstruksi hukum sistem penderajatan ahli waris dan penerapan prinsip pembelahan waris (kloving) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sistem penderajatan yang dikodifikasikan dalam Pasal 832–861 KUHPerdata membangun empat golongan ahli waris yang bersifat hierarkis dan saling menutup: Golongan I (keturunan langsung dan pasangan hidup), Golongan II (orang tua dan saudara kandung), Golongan III (kakek-nenek dan leluhur), serta Golongan IV (keluarga sedarah garis menyimpang hingga derajat keenam). Penelitian menemukan bahwa asas "derajat yang lebih dekat menutup derajat yang lebih jauh" merupakan aksioma fundamental distribusi warisan, sementara kloving berdasarkan Pasal 853 jo. Pasal 858 KUHPerdata berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menjamin keseimbangan distribusi antara garis pancaran ayah dan ibu ketika ahli waris Golongan I dan II tidak ada. Analisis menunjukkan bahwa ketika salah satu sisi kloving kosong, seluruh harta warisan secara utuh beralih kepada garis yang masih ada, bukan kepada negara sebagai bona vacantia. Penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman sistematis dan integratif atas penderajatan dan kloving merupakan prasyarat mutlak bagi notaris, hakim, dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa waris secara berkepastian hukum, berkeadilan, dan proporsional.