GREAT (Global Research and Innovation Journal) adalah jurnal ilmiah multidisiplin yang bertujuan untuk memfasilitasi publikasi hasil penelitian inovatif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini menjadi platform global yang mendukung pengembangan pengetahuan lintas disiplin, mencakup kajian di bidang sains, teknologi, sosial, humaniora, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan bidang-bidang lainnya yang relevan. GREAT berkomitmen untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk berbagi temuan terbaru, ide inovatif, dan solusi praktis yang berdampak bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Visi GREAT adalah menjadi referensi utama bagi penelitian multidisiplin yang menghubungkan teori, praktik, dan inovasi, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun internasional. Journal Title : Global Research and Innovation Journal Initials : GREAT Frequency : E-ISSN : 3090-3289 Chief Editor : DOI Prefix : Publisher : PT EDUTECH PRIMA SOLUTION Accreditation : INDEXED :
PENGUASAAN SEPIHAK HARTA WARISAN DAN PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 97 K/Pdt/2003
Penguasaan harta warisan secara sendirian oleh salah satu ahli waris sering kali menyebabkan masalah hukum yang bisa membuat hak ahli waris lain tidak terpenuhi, terutama ketika berkaitan dengan prinsip nebis in idem dalam perkara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah tindakan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt/2003 dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, serta menguji sejauh mana asas nebis in idem diterapkan secara tepat dari segi kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus tertentu, lalu dianalisis melalui kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan harta warisan secara tunggal dianggap sebagai tindakan melanggar hukum karena merugikan hak orang waris lainnya, sementara penerapan prinsip nebis in idem dalam putusan tersebut masih memicu perdebatan, terutama terkait apakah ketiga unsur yaitu subjek, objek, dan pokok perkara sudah dipenuhi secara sama. Keluhan subjektif yang dialami dapat berupa mata terasa merah, gatal, perih, dan panas. Dalam perkara ini, perlu dilakukan evaluasi secara kritis agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Dendra Ragil Pangestu, Hilmi Usmar Tsani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH SELF EFFICACY DAN WORK ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. GEMILANG SEJAHTERA ABADI DI KUTAI TIMUR
Penelitian ini menguji pengaruh langsung self efficacy dan work engagement terhadap kinerja karyawan dalam lingkungan agroindustri padat karya, yang difokuskan secara spesifik pada karyawan (Afdeling 2) di PT. Gemilang Sejahtera Abadi di Kutai Timur. Sepanjang periode fiskal lalu, perusahaan mengalami penurunan output panen harian yang terdokumentasi, di mana capaiannya merosot hingga 88,58% dari target operasional. Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan psikologis yang belum teratasi di antara personel lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik sampling jenuh berbasis sensus diterapkan untuk mengumpulkan respons dari seluruh 73 karyawan lapangan. Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui SmartPLS 4.1 dijalankan untuk mengevaluasi model pengukuran struktural luar (outer measurement model) dan hubungan struktural dalam (inner structural relationships). Model luar memenuhi seluruh parameter standar untuk validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Evaluasi struktural menunjukkan nilai prediktif yang moderat (R2 = 0,608), membuktikan bahwa 60,8% varians pada kinerja lapangan dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh kedua konstruk laten tersebut. Pengujian hipotesis mengonfirmasi bahwa: (1) Self efficacy memiliki pengaruh langsung yang kuat, positif, dan signifikan terhadap kinerja karyawan (koefisien= 0,534, p = 0,006; dan (2) Work engagement secara signifikan memperkuat kinerja secara langsung (koefisien= 0,318, p = 0,000). Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja operasional dalam aktivitas agribisnis berbasis lapangan sangat bergantung pada keyakinan kognitif individu dan keterikatan emosional terhadap tugas-tugas operasional harian.
Copyright (c) 2026 Muhammad Wijaya Perkasa, Syaharuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS INTERPRETASI LAPORAN ARUS KAS DALAM MENILAI STABILITAS KEUANGAN PERUSAHAAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laporan arus kas dalam menilai stabilitas keuangan perusahaan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Laporan keuangan, khususnya laporan arus kas, merupakan sumber informasi penting dalam mengevaluasi kondisi keuangan dan keberlangsungan operasional perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, buku, dan laporan keuangan tahunan yang berkaitan dengan analisis arus kas dan stabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan arus kas memberikan informasi yang signifikan mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga kelangsungan operasional, serta mengelola aktivitas investasi dan pendanaan secara efektif. Arus kas operasi menjadi indikator utama dalam mengukur stabilitas keuangan karena mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari aktivitas inti bisnisnya. Selain itu, arus kas yang stabil dan positif mampu meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, interpretasi laporan arus kas dapat digunakan sebagai alat analisis penting dalam mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan serta mendukung proses pengambilan keputusan manajerial.
Copyright (c) 2026 Putri Pelangi, Muhammad Apis Daulay https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH RELIGIUSITAS, BRAND IMAGE, DAN MARGIN BAGI HASIL TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH BANK SYARIAH (STUDI PADA BSI KCP BULUKUMBA LANTO DAENG PASEWANG)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, brand image, dan margin bagi hasil terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bulukumba Lanto Daeng Pasewang. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya market share perbankan syariah di Indonesia, termasuk di Bulukumba, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 100 responden nasabah BSI. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial religiusitas, brand image, dan margin bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dengan kontribusi lebih dari 60% dalam menjelaskan variasi keputusan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan religiusitas, penguatan brand image, serta penerapan margin bagi hasil yang adil dan transparan menjadi kunci penting dalam menarik nasabah ke bank syariah.
Copyright (c) 2026 A. Putri Inayah Yatof, Abd. Wahab, Sitti Fatimah, Samsul https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PERSONAL SEBAGAI PENGECUALIAN DALAM PENGALIHAN HARTA MENURUT HUKUM WARIS PERDATA BARAT
Hukum waris perdata arat menganut prinsip saisine yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan (vermogen) beralih secara otomatis kepada ahli waris. Namun, permasalahan muncul ketika terdapat hak dan kewajiban yang bersifat personal (persoonlijke rechten) yang melekat erat pada pribadi pewaris, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pembagian warisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak dan kewajiban personal sebagai pengecualian dalam pengalihan harta kekayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan menggunakan metode penelitian normatif-analitis, penelitian ini mengkaji batasan prinsip saisine terhadap hak-hak yang tidak dapat diwariskan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip saisine tidak bersifat absolut; hak-hak seperti hak pakai hasil (vruchtgebruik), perjanjian yang bersifat intuitu personae (berdasarkan keahlian khusus), serta kewajiban alimentasi hapus demi hukum saat kematian. Fenomena "ekonomisasi" pada hak kekayaan intelektual juga menambah kompleksitas antara dimensi moral yang personal dan dimensi ekonomi yang patrimonial. Kesimpulannya, pemisahan tegas antara aset materiil dan hak personal sangat krusial untuk menjaga integritas kepribadian hukum pewaris. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan klausul eksplisit dalam akta pewarisan atau hibah wasiat serta perlunya pedoman teknis dari pemerintah untuk membedakan aset warisan dan hak personal guna meminimalkan sengketa dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem waris nasional.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Wini Salsabila, Zahra Putri Aulia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DAMPAK KRISIS SAMPAH PLASTIK DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGANNYA: STUDI KASUS DI PERAIRAN PESISIR DAN LAUT JAKARTA
Krisis sampah plastik di wilayah perairan pesisir Jakarta menjadi salah satu persoalan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya aktivitas masyarakat, tingginya penggunaan plastik sekali pakai, serta pengelolaan sampah yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak krisis sampah plastik terhadap kondisi perairan pesisir Jakarta serta mengkaji upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research atau studi kepustakaan. Data diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran sampah plastik dan pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis sampah plastik di pesisir Jakarta menyebabkan penurunan kualitas perairan, terganggunya ekosistem pesisir dan laut, serta menimbulkan ancaman terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Upaya pemerintah dalam penanggulangan dilakukan melalui penerapan regulasi pengelolaan sampah, penegakan hukum lingkungan, penerapan konsep zero waste dan 3R (reduce, reuse, recycle), edukasi masyarakat, serta pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan sampah plastik. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs).
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Hanifah Khoirunnisa, Regita Pramesti Putri Darmanensa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA WARIS PERDATA BARAT: STUDI PUTUSAN NOMOR 135/PDT.G/2022/PN BGR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/PN Bgr terkait sengketa waris perdata Barat serta mengevaluasinya berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai keabsahan perbuatan hukum secara formal, tetapi juga melakukan rekonstruksi fakta secara substantif dengan menempatkan hubungan hutang piutang sebagai dasar utama sengketa. Pertimbangan hakim mengintegrasikan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata serta doktrin misbruik van omstandigheden untuk menilai adanya cacat kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam peralihan hak. Selain itu, hakim juga mengedepankan asas itikad baik dan kepatutan dalam menilai keabsahan perjanjian. Putusan ini mencerminkan penalaran hukum yang menghubungkan fakta, norma, dan nilai keadilan secara sistematis. Kesimpulannya, putusan tersebut menunjukkan kecenderungan pada keadilan substantif dengan tetap mempertimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap praktik hukum yang menyimpang dalam sengketa waris perdata Barat.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Tegar Rizqullah, Ramzy Luvian Nasuha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI PADA UMKM PUTAR BALIK MENGGUNAKAN PENDEKATAN SWOT
UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja. Namun, banyak UMKM yang belum memiliki sistem manajemen strategi yang terstruktur sehingga sulit bersaing di pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengembangan usaha pada UMKM “Putar Balik” yang bergerak di bidang kuliner dessert melalui pendekatan analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara dengan pemilik usaha, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa UMKM Putar Balik memiliki kekuatan pada kualitas produk, harga terjangkau, dan pelayanan personal. Kelemahan utama terletak pada keterbatasan promosi digital, jangkauan pasar, dan belum adanya toko fisik. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah tren konsumsi dessert yang meningkat dan penggunaan media sosial untuk pemasaran. Ancaman utama berasal dari persaingan usaha sejenis dan fluktuasi harga bahan baku. Rekomendasi strategi yang diajukan meliputi penguatan branding digital, optimalisasi sistem pre-order, dan diversifikasi produk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi UMKM Putar Balik untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.
Copyright (c) 2026 Adam Putra Firdaus, Anton Mote, Eka Rahmadani, Wildan Nuroktavian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EKSPLORASI KEPERCAYAAN DIGITAL PELAKU UMKM KULINER TERHADAP KEAMANAN PENGGUNAAN QRIS DI AREA CAR FREE DAY TELANAIPURA KOTA JAMBI
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kepercayaan digital (digital trust) pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kuliner di area Car Free Day (CFD) Telanaipura Kota Jambi terhadap keamanan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM kuliner yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kepercayaan digital pelaku usaha bersifat dinamis dan terbagi menjadi tiga bentuk: kepercayaan berbasis pengalaman, kepercayaan bersyarat melalui tindakan verifikasi, dan kepercayaan berbasis institusi resmi. Terbentuknya kepercayaan tersebut dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu pengalaman penggunaan, kemudahan, manfaat, pengaruh lingkungan sosial, dan tuntutan kebutuhan pasar. Sementara itu, persepsi keamanan digital bagi informan bukan sekadar ketiadaan risiko, melainkan kondisi relatif yang bergantung pada perilaku kewaspadaan pengguna (human-centered security) guna mengantisipasi manipulasi bukti transaksi di ruang publik yang padat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan digital dan aspek keamanan bersifat kontekstual serta menjadi faktor penting dalam mendukung penggunaan QRIS di kalangan pelaku UMKM kuliner.
Copyright (c) 2026 Celo Alvarizky, Besse Wediawati, Garry Yuesa Rosyid https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
SUAP DAN GRATIFIKASI HAKIM PADA KASUS GREGORIUS RONALD TANNUR SEBAGAI CERMINAN KRISIS ETIKA PROFESI HUKUM
Penegakan hukum yang adil dan berintegritas merupakan dasar negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Etika profesi berperan penting sebagai landasan moral bagi hakim dalam menjalankan tugas secara independen dan imparsial. Artikel ini mengkaji praktik suap dan gratifikasi dalam kasus Gregorius Ronald Tannur sebagai bentuk krisis etika profesi hukum di Indonesia, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan pertanggungjawaban hakim. Dengan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut merusak independensi hakim, menimbulkan konflik kepentingan, dan menurunkan legitimasi peradilan. Hakim yang terlibat dapat dikenai sanksi etik dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Copyright (c) 2026 Gregorius Juan Prederico, Luna Hawa Fitrah Takdir, Rania Humayra, Auuli Friscilla Syalomita Gultom, Baidhowi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja (X1) dan kepuasan kerja (X2) terhadap kinerja pegawai (Y), baik secara parsial maupun simultan, di Kantor Camat Rambang Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, dengan sampel sebanyak 51 responden yang terdiri dari 15 PNS dan 36 PPPK. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial disiplin kerja (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) dengan nilai t hitung > t tabel (3,276 > 2,009) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Kepuasan kerja (X2) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) dengan nilai t hitung > t tabel 3,946 > 2,009 dengan nilai signifikan 0,002 < 0,05. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai F hitung > F tabel 29,895 > 4,04 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Nilai Adjusted R Square sebesar 53,6% menunjukkan bahwa disiplin kerja dan kepuasan kerja berkontribusi terhadap kinerja pegawai sebesar 53,6%, sedangkan 46,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
Copyright (c) 2026 Aniza Muthia, Romsa Endrekson, Maryani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INDEPENDENSI GUGATAN PERDATA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 588/PDT/LH/2025/PT DKI
Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, khususnya dalam menjamin efektivitas pemulihan kerusakan lingkungan. Selama ini, pendekatan pidana cenderung dominan, namun belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pemulihan yang bersifat komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum gugatan perdata dalam penegakan hukum lingkungan hidup serta mengkaji independensinya dalam praktik peradilan melalui studi Putusan Nomor 588/Pdt/LH/2025/PT DKI. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perdata memiliki dasar hukum yang kuat dan berfungsi sebagai instrumen utama dalam pemulihan kerugian lingkungan, didukung oleh prinsip strict liability dan polluter pays principle. Selain itu, putusan pengadilan menegaskan bahwa gugatan perdata bersifat independen dan tidak bergantung pada putusan pidana atau sanksi administratif. Dengan demikian, penguatan independensi gugatan perdata menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Ghaisan Dhiya, Virgo Ervan Rogabe Samosir https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT KOMORO DALAM KONFLIK PERTAMBANGAN FREEPORT DI PAPUA TENGAH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat adat Komoro dalam konflik pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua Tengah. Konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat adat merupakan isu kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi hukum, sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan implementasi di lapangan (das sein). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Komoro belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan pertambangan, lemahnya implementasi hukum, keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan, serta ketimpangan relasi antara masyarakat adat dan perusahaan. Selain itu, prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) belum diterapkan secara optimal dalam proses perizinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan perlindungan hukum melalui reformasi hukum, peningkatan partisipasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan, serta penerapan prinsip keadilan substantif guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Keysa Salsabila RJ, Ramadani Octarindi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN TANAH DARI LIMBAH INDUSTRI BERBASIS PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN GENUK
Kecamatan Genuk, Kota Semarang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Tengah yang menghadapi persoalan serius berupa pencemaran tanah akibat pembuangan limbah industri secara tidak bertanggung jawab. Kondisi ini mencerminkan lemahnya implementasi hukum lingkungan dan belum optimalnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola lingkungan di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penegakan hukum lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perlindungan tanah, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya penegakan hukum di Kecamatan Genuk, serta merumuskan strategi penegakan hukum yang efektif berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah daerah, sanksi yang kurang tegas, rendahnya kesadaran hukum industri, serta koordinasi lintas sektor yang tidak optimal menjadi faktor dominan penyebab belum efektifnya penegakan hukum lingkungan di Kecamatan Genuk. Strategi yang direkomendasikan meliputi penguatan regulasi daerah berbasis kearifan lokal, pengawasan terpadu berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat sebagai agen pengawasan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana lingkungan sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan tanah yang efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Genuk
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Desyta Evakartika, Tsania Maulidia Rif’ani Poniman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERBANDINGAN YURIDIS REGULASI PENCEMARAN SENSORIK DALAM UU CIPTA KERJA DENGAN REGULASI DI BELANDA
Penelitian ini mengeksplorasi pengaturan hukum terkait pencemaran sensorik, termasuk kebisingan, cahaya, dan gangguan visual, dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan membandingkannya dengan model regulasi terintegrasi yang diterapkan di Belanda. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya pengaruh pencemaran non-tradisional terhadap kesehatan serta kualitas hidup masyarakat, dan juga kurangnya regulasi yang jelas dan menyeluruh di Indonesia. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis struktur norma, pendekatan regulasi, dan efektivitas instrumen hukum dalam mengatur pencemaran sensorik di kedua negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih bersifat umum, tidak menyeluruh, dan lebih reaktif, dengan melemahnya perlindungan lingkungan disebabkan oleh pendekatan perizinan yang berbasis risiko dan berkurangnya peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Di sisi lain, Belanda mengimplementasikan pendekatan yang bersifat preventif, terintegrasi, dan berbasis bukti ilmiah dengan dukungan perencanaan spasial, pemetaan kebisingan, serta standar lingkungan yang ketat, didukung oleh lembaga dan keterlibatan publik. Penelitian ini menyimpulkan terdapat kesenjangan normatif dan konseptual yang cukup besar, sehingga diperlukan reformasi dalam hukum lingkungan di Indonesia agar menjadi lebih menyeluruh, preventif, dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Gendhis Darajatun Nur Salsa, Elmo Leandro Aimar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PELANGGARAN ETIKA DAN PIDANA DALAM KASUS PEMUKULAN HAKIM OLEH ADVOKAT DESRIZAL CHANIAGO
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika profesi dan sanksi pidana dalam kasus penyerangan hakim oleh advokat Desrizal Chaniago guna menjaga kewibawaan peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 6 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia karena merendahkan kehormatan hakim (PMKH). Secara pidana, tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 212 jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan vonis hukuman enam bulan penjara. Temuan utama mengungkapkan bahwa sanksi pidana di bawah empat tahun tidak otomatis menggugurkan izin praktik advokat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Advokat, yang menjadi tantangan bagi integritas moral profesi. Penegakan sanksi etik oleh Dewan Kehormatan harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk memberikan efek jera. Studi ini menyimpulkan bahwa setiap ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan wajib disalurkan melalui mekanisme konstitusional seperti upaya hukum banding, bukan kekerasan fisik, demi menjamin marwah profesi officium nobile dan kepastian hukum di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Alicia Angelica Asmara Putri, Helena Adinda Nabila, Luhung Cahya Adi, Zaskia Meilan Novita, Baidhowi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS HUKUM ATAS KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGGEMPARKAN KAMPUS UIN PEKANBARU
Penyerangan dan penganiayaan adalah tindak pidana yang berbeda: penyerangan adalah tindakan sengaja menciptakan rasa takut yang wajar akan kontak berbahaya atau menyinggung yang akan segera terjadi (tanpa kontak fisik), sedangkan penganiayaan adalah kontak fisik yang melanggar hukum, disengaja, atau sembrono terhadap orang lain. Meskipun terkadang didakwa bersama, penyerangan berfokus pada ancaman kekerasan, sedangkan penganiayaan berfokus pada tindakan kekerasan fisik yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com menggunakan strategi linguistik agresif dan hiperbolis untuk mengejar viralitas secara nasional, sementara Riau Pos mengeksploitasi kedekatan emosional masyarakat lokal dengan narasi yang bersifat lebih spekulatif. Kedua media tersebut cenderung menormalisasi kekerasan berbasis gender melalui penggunaan bingkai "cinta ditolak", yang pada akhirnya mengaburkan urgensi isu femisida di lingkungan akademik. Analisis ini juga mengungkap adanya ketidakhadiran suara korban sebagai subjek yang berdaulat dalam teks, di mana media jauh lebih mengutamakan narasi institusional dari pihak kepolisian. Temuan ini menegaskan bahwa komodifikasi tragedi kekerasan oleh media massa sangat dipengaruhi oleh struktur pasar digital dan keberadaan ideologi patriarki yang masih sangat dominan di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, Juliana Margaretta Hutajulu, Alvinover Manurung, Cahyo Fajri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
AI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK DI ALBANIA: KAJIAN ETIKA, HUKUM, DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM ADMINISTRASI NEGARA
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam sektor publik menunjukkan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Pengangkatan AI bernama Diella sebagai Menteri Pengadaan Publik di Albania menimbulkan persoalan hukum, etika, dan tanggung jawab hukum administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AI sebagai pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara, problematika etika dan tanggung jawab hukum yang menyertainya, serta implikasinya terhadap masa depan birokrasi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI belum dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan publik secara mandiri, sehingga hanya berfungsi sebagai alat bantu di bawah tanggung jawab manusia. Dari aspek etika, terdapat tantangan berupa transparansi algoritma, potensi bias, ketidakjelasan tanggung jawab hukum, serta problem pertanggungjawaban atas keputusan yang dihasilkan. Meskipun demikian, penggunaan AI berpotensi meningkatkan efisiensi dan mendorong transformasi peran aparatur negara dalam sistem administrasi modern.
Copyright (c) 2026 Destiyana Azzahra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS KETIDAKSAHAN PENOLAKAN WARISAN DI LUAR PROSEDUR PENGADILAN NEGERI (STUDI PASAL 1057 BW).
Artikel ini mengkaji dan menganalisis problematika yuridis mengenai praktik penolakan warisan yang dilakukan secara informal di masyarakat, yang bertentangan dengan prosedur formal dalam Pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Meskipun ahli waris memiliki hak menolak warisan (ius repudiandi), hukum mensyaratkan adanya pernyataan tegas di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 1057 BW merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (dwingend recht). Segala bentuk penolakan warisan yang dilakukan di luar prosedur tersebut baik melalui kesepakatan keluarga maupun akta notariil yang tidak didaftarkan dikualifikasikan sebagai cacat formil yang berimplikasi pada ketidaksahan absolut atau batal demi hukum (nietig van rechtswege). Konsekuensinya, berdasarkan asas Saisine, ahli waris tetap dianggap memegang hak dan kewajiban secara penuh, termasuk tanggung jawab atas utang pewaris terhadap kreditur. Keharusan prosedur ini merupakan manifestasi Asas Publisitas yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak ketiga dalam lalu lintas keperdataan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Nadien Khomsah Nidiawati, Aquida Ahdiatilla Auva https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
AN ANALYSIS OF DENOTATIVE AND CONNOTATIVE MEANING IN THE SONG " I SEE THE LIGHT" BY MANDY MOORE AND ZACHARY LEVI
This paper investigates how denotative and connotative meanings are constructed in "I See the Light" by Mandy Moore and Zachary Levi, from Disney's Tangled. It examines linguistic and semantic features conveying literal and affective states, focusing on how lexical choices, syntactic structures, and contextual cues contribute to the shift from isolation to connection in the lyrics. The study also explores how the interplay of denotation and connotation supports the song's narrative of romantic realization. Using a qualitative semantic approach, this study applies componential analysis and semantic mapping to the lyrics, supplemented by contextual information about the film's narrative and the song's reception. The lyrics were analyzed in two stages: a line-by-line semantic classification into denotative and connotative categories, followed by a discourse-level analysis of meaning shifts across structural units (verse, chorus, bridge). The results reveal three dominant meaning clusters: (1) literal perception, marked by visual and sensory verbs (e.g., see, light, glow); (2) emotional awakening, conveyed through imagery of color, navigation, and contrast between past blindness and present clarity; and (3) romantic unity, expressed through first-person plural pronouns. Lexical items such as light carry both denotative [+illumination] and connotative features [+hope, +love, +knowledge]. The study concludes that "I See the Light" achieves emotional resonance through the systematic interaction of denotative grounding, connotative expansion, and narrative progression. Implications for lyric analysis and semantic pedagogy are discussed.
Copyright (c) 2026 Dyvia Cahyani Saragih, Bernieke Anggita Ristia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI INKORTING TERHADAP PELANGGARAN LEGITIME PORTIE SERTA PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA KASUS OEI TIONG HAM
Penelitian ini mengkaji mengenai implikasi yuridis gugatan inkorting sebagai upaya pemulihan hak mutlak (legitime portie) ahli waris perempuan, dengan studi kasus sengketa waris konglomerasi Oei Tiong Ham. Latar belakang penelitian ini berpijak pada fenomena pengabaian hak mutlak anak perempuan dalam pembagian waris yang didominasi oleh sistem patriarki dan kebebasan berwasiat (testamentary freedom) yang tidak proporsional. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana kedudukan hukum anak perempuan sebagai legitimaris menurut KUHPerdata serta bagaimana mekanisme inkorting berperan sebagai instrumen korektif dalam memulihkan hak ekonomi yang terlanggar akibat wasiat atau hibah yang melampaui batas legal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analitis. Sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait sengketa waris Oei Tiong Ham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, anak perempuan memiliki kedudukan hukum yang mutlak sebagai ahli waris legitimaris berdasarkan Pasal 913 KUHPerdata yang tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak pewaris. Kedua, gugatan inkorting memberikan implikasi yuridis berupa daya paksa (enforceable) untuk membatalkan atau mengurangi hibah dan wasiat yang melanggar ketertiban umum (openbare orde), guna menjamin keadilan distributif. Ketiga, kasus Oei Tiong Ham menjadi preseden penting mengenai kompleksitas asset tracing dalam sengketa waris multinasional, di mana reposisi peran Notaris dan transparansi aset menjadi kunci pencegahan sengketa di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme inkorting merupakan instrumen emansipasi hukum yang esensial dalam melindungi hak ekonomi perempuan dari praktik kewarisan yang diskriminatif.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Archita Nayakaputri, Naila Najmi Ghaida https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS HAK WARIS AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH MENGACU PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 473/PDT.P/2010/PA.SBY
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai hak waris bagi ahli waris beda agama dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam, serta mengkaji penerapan wasiat wajibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdata, serta putusan Mahkamah Agung, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, melainkan mendasarkan hak waris pada hubungan darah dan perkawinan yang sah. Sebaliknya, hukum Islam secara normatif mengklasifikasikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan (mani‘ al-irth). Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung melalui putusannya mengembangkan pendekatan progresif dengan memberikan hak kepada ahli waris non-Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Putusan Nomor 473/Pdt.P/2010/PA.Sby menunjukkan adanya penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim untuk menjembatani ketegangan antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dan kebutuhan keadilan dalam masyarakat plural. Dengan demikian, wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen alternatif dalam menghadirkan keadilan substantif tanpa mengubah prinsip dasar hukum waris Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan hukum kewarisan di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan kontekstual yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Andika Dwi Wahyu Putra, Rifa Dwi Arini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
AN INTEGRATED GOVERNANCE FRAMEWORK IN THE PERSPECTIVE OF SOCIETY 5.0: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
This study aims to analyze the relevance of an integrated governance framework within the perspective of Society 5.0 in enhancing organizational performance in the public sector. This research employs a Systematic Literature Review (SLR) approach by examining peer-reviewed articles published between 2020 and 2025. The review focuses on key governance components, including internal control, accountability, and transparency, and their relationship with organizational performance. The findings indicate that these governance elements are interdependent and significantly contribute to performance improvement. Furthermore, in the context of Society 5.0, digital technologies such as artificial intelligence, big data, and e-government systems strengthen governance practices by enabling real-time transparency, data-driven accountability, and automated internal control mechanisms. This study concludes that integrating governance principles with digital transformation is essential to achieving adaptive, efficient, and sustainable public sector performance.
Copyright (c) 2026 Yohana Paramitha Iqbal, Syahrial Shaddiq, Khuzaini, Zakky Zambrudi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TRANSFORMASI DIGITAL SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI ELECTRONIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (E-HRM) DALAM MENDUKUNG KESIAPAN SDM PADA ERA INDUSTRI 4.0
Transformasi digital menjadi elemen yang krusial bagi sebuah organisasi dalam merespons perubahan era Industri 4.0 yang ditandai oleh penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi. Salah satu pendekatan yang semakin banyak diadopsi adalah Electronic Human Resource Management (e-HRM), yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran e-HRM dalam meningkatkan kesiapan SDM dalam menghadapi dunia digitalisasi. Metode yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-HRM turut berperan dalam meningkatnya efisiensi,operasional seperti bagaimana kualitas pengambilan Keputusan berbasis data, serta dalam sistem pengembangan kompetensi peningkatan karyawan. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta resistensi terhadap perubahan organisasi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menekankan pemanfaatan transformasi digital, e-HRM, dan kesiapan SDM dalam satu model konseptual yang komprehensif.
Copyright (c) 2026 Reza Noor, Syahrial Shaddiq, Akhuzaini, Zakky Zamrudi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH MOTIVASI KERJA, PENGALAMAN MAGANG, DAN SELF-EFFICACY TERHADAP KESIAPAN KERJA PADA GEN Z
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, pengalaman magang, dan self-efficacy terhadap kesiapan kerja pada generasi Z mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling yang melibatkan mahasiswa angkatan 2022 Program Studi S1 Manajemen, S1 Bisnis Digital, dan D4 Pemasaran Digital. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dengan bantuan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja, pengalaman magang, dan self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Pengalaman magang menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kesiapan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi kerja, semakin baik pengalaman magang, dan semakin tinggi self-efficacy mahasiswa, maka semakin tinggi pula kesiapan kerja generasi Z dalam menghadapi dunia kerja yang kompetitif dan dinamis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi dan industri dalam meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa di era digital.
Copyright (c) 2026 Danita Khairunnisa Maulana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN KESULTANAN ATAS PENGELOLAAN TANAH ADAT DI MALUKU UTARA: TINJAUAN HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Penelitian ini mengkaji konflik kewenangan antara pemerintah daerah dan institusi Kesultanan dalam pengelolaan tanah adat di Provinsi Maluku Utara. Keberadaan kesultanan-kesultanan bersejarah seperti Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo menimbulkan dualisme klaim kewenangan atas tanah adat yang berhadapan dengan rezim hukum pemerintahan daerah yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan bahwa konflik tersebut bersumber dari ketidakjelasan batas kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, lemahnya mekanisme koordinasi antarlembaga, serta belum tuntasnya proses pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi daerah yang secara tegas mengakui dan mengintegrasikan peran kesultanan dalam tata kelola tanah adat, serta perlunya forum konsultasi bersama antara pemerintah daerah dan kesultanan berbasis prinsip subsidiaritas.
Copyright (c) 2026 Saputra Ridholah, Darwan Sanifu, Rahmatullah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PENGGUNAAN QRIS TERHADAP PENGELOLAAN ARUS KAS PADA PELAKU UMKM DI KOTA PRABUMULIH (STUDI KASUS TAMAN KOTA PRABUJAYA)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan QRIS terhadap pengelolaan arus kas pada pelaku UMKM di Taman Kota Prabujaya, Kota Prabumulih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36 pelaku UMKM yang seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana yang diolah menggunakan SPSS Versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS (X) berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Arus Kas (Y) terlihat dari nilai thitung sebesar 4,317 > 1,690 dengan nilai signifikan 0.000 < 0.05, serta nilai R² sebesar 0,354 atau 35,4% yang berhasil menunjukkan bahwa sebesar 35,4% pengelolaan arus kas dapat dijelaskan oleh variabel penggunaan QRIS, sedangkan sisanya sebesar 64,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, penggunaan QRIS dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan UMKM di era digital.
Copyright (c) 2026 Dina Olivia, Romsa Endrekson, Maryani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLING) DALAM HUKUM WARIS KUHPERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN
Tulisan ini membahas kedudukan ahli waris pengganti (plaatsvervulling) dalam hukum waris KUHPerdata serta implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan. Permasalahan muncul karena dalam praktik, ahli waris pengganti sering diabaikan sehingga menimbulkan sengketa pewarisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan plaatsvervulling dalam KUHPerdata, syarat berlakunya, bentuk penggantian, serta akibat hukumnya terhadap pembagian warisan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap KUHPerdata, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa plaatsvervulling memberikan hak kepada keturunan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu untuk menggantikan kedudukannya dalam menerima hak dan kewajiban waris. Penggantian berlaku dalam garis lurus ke bawah, garis ke samping, dan garis menyimpang sebagaimana diatur dalam Pasal 841–848 KUHPerdata. Implikasinya terlihat pada sistem pembagian warisan per stirpes, tanggung jawab atas utang pewaris, dan perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti. Penelitian ini menegaskan bahwa plaatsvervulling berperan penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Maulana Ihsananda Herifanto, Ivananda Nur Fadilah Nasution https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEKOSONGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WASIAT LISAN DALAM SISTEM WARIS PERDATA BARAT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum wasiat lisan dalam sistem kewarisan perdata barat yang diatur dalam KUHPerdata serta mengidentifikasi kekosongan perlindungan hukum yang dialami oleh penerima wasiat lisan akibat tidak adanya pengaturan yang mengakomodasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata hanya mengakui tiga bentuk wasiat tertulis berdasarkan Pasal 875 dan 931, sehingga wasiat lisan sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) di mana pihak yang ditunjuk secara lisan kehilangan dasar klaim hukum untuk menuntut haknya. Ketidakseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan ini dapat diatasi melalui tiga pendekatan, yaitu optimalisasi penemuan hukum oleh hakim, rekonstruksi model pembuktian wasiat lisan, dan reformulasi legislasi untuk memungkinkan pengakuan terbatas atas wasiat lisan dalam keadaan tertentu disertai standar pembuktian yang ketat.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Farhan Nurivan A, Safira Aulia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN SAMPAH SEMBARANGAN SEBAGAI BENTUK PENCEMARAN UDARA: STUDI KASUS DI KELURAHAN MANYARAN, KOTA SEMARANG
Pembakaran sampah sembarangan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih sering terjadi di masyarakat dan berkontribusi terhadap pencemaran udara. Aktivitas tersebut menghasilkan emisi gas berbahaya dan partikel polutan yang dapat mengganggu kesehatan manusia serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pembakaran sampah sembarangan sebagai bentuk pencemaran udara di Kelurahan Manyaran, Kota Semarang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi literatur melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembakaran sampah sembarangan belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur larangan pembakaran sampah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengawasan, keterbatasan sarana pengelolaan sampah, serta lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Penegakan hukum cenderung dilakukan melalui pendekatan persuasif dan preventif dibandingkan represif. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang masih menganggap pembakaran sampah sebagai solusi praktis menjadi faktor penghambat dalam pengendalian pencemaran udara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui peningkatan edukasi lingkungan, optimalisasi pengawasan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan penegakan hukum yang efektif dan partisipasi masyarakat yang aktif, upaya pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran sampah diharapkan dapat terlaksana secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Ester Delima Ferehulina Ginting, Grace Theresia Sitinjak https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
BIMBINGAN PENYULUHAN GEREJA DALAM PELAYANAN KRISTEN MASA KINI
Pelayanan Kristen masa kini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, mulai dari disrupsi teknologi digital hingga pergeseran nilai di tengah masyarakat postmodern. Di tengah realitas tersebut, bimbingan penyuluhan yang berbasis nilai-nilai Kristiani menjadi instrumen penting yang memungkinkan gereja hadir secara relevan dalam kehidupan jemaat. Namun, kajian yang secara sistematis menelaah bagaimana bimbingan penyuluhan gereja dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks pelayanan Kristen kontemporer masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi landasan teologis dan prinsip-prinsip operasional bimbingan penyuluhan gereja, serta menganalisis faktor-faktor yang menentukan efektivitas penerapannya dalam pelayanan Kristen masa kini. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka sistematis terhadap 28 artikel jurnal bereputasi yang diterbitkan antara 2018 dan 2024, dianalisis menggunakan pendekatan tematik induktif. Hasil kajian menemukan tiga landasan teologis utama bimbingan penyuluhan gereja, yaitu konseling pastoral berbasis kasih agape, pendampingan transformatif, dan pemulihan holistik. Ketiga landasan ini menghasilkan empat prinsip operasional yang terbukti efektif, yakni kerahasiaan dan kepercayaan, keterlibatan komunitas iman, kontekstualisasi budaya, dan keberlanjutan proses pemulihan. Faktor paling menentukan keberhasilan bimbingan penyuluhan gereja adalah kompetensi teologis-konseling pendamping serta kapasitas gereja dalam membangun ekosistem pelayanan yang ramah terhadap kerentanan manusiawi. Temuan ini memiliki implikasi strategis bagi pengembangan program bimbingan penyuluhan di gereja-gereja Indonesia.
Copyright (c) 2026 Rohani Togatorop https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi profitabilitas yang diukur menggunakan Return on Assets (ROA), leverage yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), serta nilai perusahaan yang diukur menggunakan Price to Book Value (PBV). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 32 perusahaan sebagai sampel dengan periode penelitian selama 5 tahun, sehingga total observasi berjumlah 160 data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, serta profitabilitas dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,437 menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage mampu menjelaskan variasi nilai perusahaan sebesar 43,7%, sedangkan sisanya sebesar 56,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.
Copyright (c) 2026 Bintang, Dian, Khoirunnisa Br Ritonga, Ria Tania https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PRAKTEK PINJAM NAMA UNTUK KEPEMILIKAN TANAH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 144/PDT/2021/PT DPS)
Dalam tata hukum Indonesia, hak atas tanah tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA). Dalam hukum agraria nasional terdapat hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak milik. Hak milik merupakan satu-satunya hak yang memiliki kedudukan paling kuat daripada hak lainnya. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Pemegang hak milik atas tanah dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Terdapat pembatasan-pembatasan mengenai ketentuan memperoleh hak milik atas tanah di Indonesia. Salah satu pembatasan terhadap ketentuan perolehan hak milik terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menegaskan bahwa yang dapat mempunyai hak milik hanyalah Warga Negara Indonesia (untuk selanjutnya disebut WNI). Hal ini sejalan dengan asas nasionalitas yang dianut dalam hukum agraria nasional. Asas nasionalitas tercermin dalam pasal 1 ayat (1)-(3) UUPA. Di satu sisi, KUH Perdata mengakui prinsip kebebasan berkontrak, sehingga perjanjian Nominee dapat dianggap sah jika memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Namun, di sisi lain, UUPA sebagai lex specialis secara tegas melarang kepemilikan hak milik atas tanah oleh warga negara asing (WNA) dan membatasi jenis hak yang dapat dimiliki oleh mereka, seperti hak pakai atau hak guna usaha. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional terkait penguasaan tanah. Oleh karena itu, perjanjian Nominee yang melibatkan WNA cenderung dianggap tidak sah oleh pengadilan karena bertentangan dengan semangat dan aturan dalam UUPA. Segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala macam-macam perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Sehingga bagi Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan atas batalnya perjanjian tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena secara langsung kehilangan hak dan kewajibannya dari perjanjian yang sudah batal demi hokum.
Copyright (c) 2026 Emanuel Radho, Erna Amalia, Sufiarina https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM E-COMMERCE DALAM PERDAGANGAN PRODUK ILEGAL DAN PALSU DI INDONESIA
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah praktik perdagangan di Indonesia melalui e-commerce, khususnya marketplace sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Namun, kemajuan ini juga diiringi meningkatnya peredaran produk ilegal dan barang palsu yang merugikan konsumen serta menimbulkan persoalan tanggung jawab hukum platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum platform e-commerce dan batas tanggung jawabnya berdasarkan hukum dagang Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace tidak hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban pengawasan. Oleh karena itu, platform dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dan menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Copyright (c) 2026 Khoiro Amelia, Evelyn Ekenina, Lerina Aprylia Yusmintia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI HUKUM KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP PERLINDUNGAN AHLI WARIS
Akta wasiat merupakan instrumen hukum penting dalam sistem kewarisan perdata Indonesia karena menjadi sarana bagi seseorang untuk menyatakan kehendaknya mengenai pembagian harta setelah meninggal dunia. Dalam praktiknya, keabsahan dan kekuatan pembuktian akta wasiat tidak hanya bergantung pada bentuk autentik yang dibuat oleh notaris, tetapi juga pada pelaksanaan kewajiban administratif berupa pendaftaran dan pelaporan kepada Daftar Pusat Wasiat. Permasalahan muncul ketika notaris lalai melaksanakan kewajiban tersebut yang berimplikasi pada keberadaan akta wasiat, risiko sengketa antar ahli waris, serta kemungkinan terabaikannya hak penerima wasiat maupun ahli waris mutlak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menelaah secara konseptual melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta literatur hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada implikasi hukum kelalaian notaris dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam mendaftarkan akta wasiat tidak menghapus akta sebagai akta autentik namun menyebabkan cacat fungsional karena asas publisitas tidak terpenuhi. Akibatnya, wasiat tidak tercatat dalam sistem nasional dan berptensi menimbulkan kesalahan penerbitan Surat Keterangan Waris serta kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan etik profesi. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pendaftaran akta wasiat mempunyai kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan integritas jabatan notaris.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Sabilazzahra Firdaus, Yokhebed Resa Rahmasiwi Filemon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KOMPARASI YURIDIS AIR POLLUTION CONTROL ACT JEPANG SEBAGAI MODEL PENGUATAN REGULASI PENCEMARAN UDARA INDONESIA
Pencemaran udara merupakan permasalahan global yang berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan, serta memiliki keterkaitan erat dengan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi yuridis pengendalian pencemaran udara antara Indonesia dan Jepang, serta mengkaji dampak Kyoto Protocol terhadap perkembangan dan implementasi Air Pollution Control Act sebagai model penguatan regulasi lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, serta menggunakan pendekatan perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang memiliki sistem pengendalian pencemaran udara yang lebih efektif dibandingkan Indonesia, ditinjau dari aspek normatif, struktural, dan implementatif. Keunggulan Jepang terletak pada regulasi yang lebih teknis dan operasional, sistem pemantauan berbasis teknologi yang terintegrasi, serta penegakan hukum yang konsisten. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi kendala dalam implementasi, terutama pada lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sistem pengawasan, dan belum optimalnya integrasi kebijakan lintas sektor. Lebih lanjut, Protokol Kyoto berperan sebagai katalisator dalam memperkuat kebijakan lingkungan Jepang, yang berhasil diintegrasikan ke dalam regulasi nasional secara efektif. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menginternalisasikan komitmen internasional ke dalam kebijakan yang operasional dan terintegrasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi di Indonesia perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas implementasi melalui integrasi kebijakan, penguatan penegakan hukum, serta pengembangan sistem pemantauan berbasis data untuk mewujudkan pengendalian pencemaran udara yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Dwi Farkhatin Auliyani, Ivadavia Putri Saktinegara https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT WASIAT DALAM SISTEM HUKUM WARIS PERDATA BARAT TERHADAP SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI PADA PUTUSAN Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg
Tingginya sengketa waris di Pengadilan Negeri, meskipun wasiat telah diatur dalam KUHPerdata, mengindikasikan adanya kegagalan fungsional instrumen hukum tersebut sebagai alat pencegah konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan surat wasiat dalam sistem hukum waris Perdata Barat serta merumuskan pembaruan pengaturan guna meningkatkan kepastian hukum. Paradoks normatif menjadi isu sentral: wasiat yang seharusnya mencerminkan kehendak terakhir pewaris justru kerap menjadi sumber sengketa akibat pelanggaran legitieme portie dan ambiguitas penafsiran hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan wasiat bersifat struktural, bukan teknis, tercermin dari lemahnya substansi hukum, inkonsistensi hakim dalam menerapkan mekanisme inkorting, minimnya peran notaris dalam pencegahan sengketa, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada reformulasi legitieme portie berbasis klaim finansial, penguatan transparansi pra-kematian, dan pengakuan wasiat elektronik sebagai instrumen modern. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi hukum waris, peningkatan peran notaris sebagai agent of preventive justice, serta pedoman hakim yang seragam dalam inkorting. Kontribusi teoritisnya memperkuat pendekatan legal certainty dan conflict prevention dalam hukum waris
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Sukma Rimadhani Mukti, Mellin Ockta Gracia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI SISTEM PENDERAJATAN DAN PRINSIP PEMBELAHAN WARIS TERHADAP AHLI WARIS MENURUT KUHPERDATA
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisis konstruksi hukum sistem penderajatan ahli waris dan penerapan prinsip pembelahan waris (kloving) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sistem penderajatan yang dikodifikasikan dalam Pasal 832–861 KUHPerdata membangun empat golongan ahli waris yang bersifat hierarkis dan saling menutup: Golongan I (keturunan langsung dan pasangan hidup), Golongan II (orang tua dan saudara kandung), Golongan III (kakek-nenek dan leluhur), serta Golongan IV (keluarga sedarah garis menyimpang hingga derajat keenam). Penelitian menemukan bahwa asas "derajat yang lebih dekat menutup derajat yang lebih jauh" merupakan aksioma fundamental distribusi warisan, sementara kloving berdasarkan Pasal 853 jo. Pasal 858 KUHPerdata berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menjamin keseimbangan distribusi antara garis pancaran ayah dan ibu ketika ahli waris Golongan I dan II tidak ada. Analisis menunjukkan bahwa ketika salah satu sisi kloving kosong, seluruh harta warisan secara utuh beralih kepada garis yang masih ada, bukan kepada negara sebagai bona vacantia. Penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman sistematis dan integratif atas penderajatan dan kloving merupakan prasyarat mutlak bagi notaris, hakim, dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa waris secara berkepastian hukum, berkeadilan, dan proporsional.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Bungaran Putra Oloan Sinambela, Eka Ananda Viona Patricia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENCEMARAN UDARA AKIBAT EMISI ASAP HITAM BRT TRANS SEMARANG DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum atas pencemaran udara akibat emisi asap hitam BRT Trans Semarang serta merumuskan solusi kebijakan berbasis prinsip Sustainable Cities and Communities (SDGs 11). BRT Trans Semarang sebagai tulang punggung transportasi publik Kota Semarang justru terindikasi menghasilkan emisi asap hitam yang mencemari udara, sehingga menimbulkan paradoks antara misi transportasi berkelanjutan dengan realitas pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian yuridis normatif, tanpa melibatkan responden secara langsung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari artikel ilmiah, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan terutama UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dianalisis dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi asap hitam armada BRT Trans Semarang berpotensi melanggar baku mutu emisi yang berlaku dan mengindikasikan lemahnya pengawasan operator maupun pemerintah daerah, yang bertentangan dengan prinsip SDGs 11.6 mengenai pengurangan dampak lingkungan negatif perkotaan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kerangka hukum penegakan standar emisi transportasi publik dan mendorong integrasi prinsip green transportation. Disimpulkan bahwa diperlukan reformasi regulasi, pengetatan uji emisi berkala, serta sinergi antara operator, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mewujudkan transportasi publik Kota Semarang yang berkelanjutan. Penelitian ini juga membuka peluang kajian lanjutan mengenai komparasi penegakan hukum emisi transportasi publik lintas kota di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Kanaia Brahmantia Hermanu, Mella Amanda Nuraini, Naila Praba Kirana, Jelita Tibyana Shidqy, Muhammad Adymas Hikal Fikri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pelayanan sejak dini penting di tanamkan kepada anak usia dini hingga dewasa khusus nya anak sekolah Minggu guna pembentukan karakter dan moralitas Pendidikan iman kepada anak bentuk pelayanan yang di lakukan anak -anak dapat dilakukan di lingkungan keluarga,sekolah dan masyarat, melihat zaman sekarang semakin canggih sudah semakin banyak anak -anak jarang beribadah, menolong teman, membantu orang tua karna sudah sibuk mainin smart Phone , Artikel ini membahas pentingnya pembinaan rohani bagi anak sekolah dasar berdasarkan hikmat yang terdapat dalam kitab Matius 20:25 serta strategi praktis dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang kegiatan berlangsung, tim PkM mengamati bahwa anak-anak sangat antusias mengikuti acara dari awal sampai akhir.
Copyright (c) 2026 Melina Agustina Sipahutar, Diken mariani Marpaung, Tiurmida Ruth Anastasia Manullanag, Putra Nataba Manullang, Enjelina Putriana Sihombing, Donna Agnesia Sinaga, Rivaldo Aditia Sinaga https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN AVIATION SECURITY DALAM PEMERIKSAAN PENUMPANG DAN BARANG BAWAAN PADA SECURITY CHECK POINT DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL ZAINUDDIN ABDUL MADJID LOMBOK
Transportasi udara memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah Indonesia sehingga keamanan dan keselamatan penerbangan menjadi aspek yang harus dijaga secara optimal. Salah satu unsur penting dalam sistem keamanan penerbangan adalah Aviation Security (Avsec), khususnya pada area Security Check Point (SCP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Aviation Security dalam menerapkan prosedur pemeriksaan penumpang dan barang bawaan pada Security Check Point 2 serta mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan pemeriksaan penumpang dan barang bawaan oleh petugas Aviation Security. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan penumpang dan barang bawaan di SCP 2 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Petugas Aviation Security menjalankan pemeriksaan secara sistematis mulai dari pemeriksaan identitas, screening menggunakan mesin X-Ray, hingga pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan indikasi tertentu. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa efektivitas implementasi SOP masih dipengaruhi oleh kondisi operasional, terutama saat terjadi peningkatan jumlah penumpang yang berpotensi memengaruhi tingkat ketelitian pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi petugas, serta evaluasi berkala untuk menjaga konsistensi pelaksanaan SOP dan efektivitas sistem keamanan penerbangan sesuai standar nasional dan internasional
Copyright (c) 2026 Muh. Abrar, Elisabeth Endang Prakosawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI YURIDIS PERBEDAAN KEKUATAN PEMBUKTIAN HAK WARIS TERHADAP KEPASTIAN KEPEMILIKAN TANAH : STUDI KASUS SENGKETA LAHAN DI GUNUNGPATI
Pluralisme hukum waris di Indonesia yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat menimbulkan perbedaan dalam kekuatan pembuktian hak waris, yang berdampak pada kepastian hukum kepemilikan tanah. Perbedaan antara alat bukti formal, seperti akta autentik, dan alat bukti informal, seperti surat di bawah tangan, seringkali memicu sengketa lahan akibat ketidakjelasan status ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kekuatan pembuktian hak waris serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, dengan studi kasus di Gunungpati. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi alat bukti formal memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi, namun di sisi lain menimbulkan kesenjangan dengan praktik sosial masyarakat yang masih mengandalkan mekanisme informal. Selain itu, ketiadaan standarisasi nasional dalam pembuktian hak waris memperbesar potensi konflik dan tumpang tindih klaim. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi sistem pembuktian, penguatan regulasi, serta peningkatan tertib administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum yang efektif dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Najua Rahmawati, Dinda Merry Wijarningsih https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK LIMBAH INDUSTRI: STUDI KASUS PT. GREENFIELDS BLITAR DALAM PERSPEKTIF UU PPLH
Pencemaran lingkungan akibat limbah industri menjadi masalah serius yang terus mengganggu mayarakat di sekitar kawasan industri. Kasus PT. Greenfields Indonesia Farm 2 Blitar adalah contoh nyata bagaimana pelanggaran perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan limbah dapat menyebabkan dampak luas, mulai dari tercemarnya sumber air bersih, rusaknya ekosistem sungai, kematian biota air, hingga terancamnya kesehatan ratusan kepala keluarga yang tinggal di sekitar lokasi peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Greenfields Blitar berdasarkan perspektif hukum lingkungan yang berlaku, serta menganalisa sejauh mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dapat menjamin dan mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Greenfields Blitar terbukti melanggar kewajiban hukum pengelolaan limbah seperti diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2021 dan meskipun UU PPLH telah menyediakan kerangka perlindungan yang cukup lengkap melalui tiga jalur penegakan hukum, pelaksanaannya masih menghadapi masalah serius berupa lemahnya pengawasan, minimnya akses informasi lingkungan, serta ketimpangan sumber daya antara korporasi dan masyarakat lokal dalam mendapatkan keadilan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Bima Prama Nugraha, Iga Maharani Putri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI HUKUM PELANGGARAN LEGITIEME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) TERHADAP PELAKSANAAN WASIAT DALAM HUKUM WARIS BARAT
Kebebasan berwasiat dalam sistem hukum waris Barat yang berlaku melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan kewenangan kepada pewaris untuk menentukan pembagian harta peninggalannya melalui wasiat. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh keberadaan legitieme portie sebagai bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dalam garis keturunan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan legitieme portie sebagai instrumen perlindungan hak ahli waris, sekaligus mengkaji konsekuensi yuridis yang timbul akibat pelanggaran legitieme portie dalam pelaksanaan wasiat beserta arah rekonstruksi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa KUH Perdata serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum waris Barat dan legitieme portie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitieme portie memiliki kedudukan normatif yang kuat sebagai instrumen perlindungan hukum bagi legitimaris karena bersifat memaksa (ius cogens) dan membatasi kebebasan berwasiat pewaris. Namun demikian, pelanggaran legitieme portie tidak mengakibatkan wasiat batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pengurangan (inkorting) melalui gugatan legitimaris yang dirugikan. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap legitimaris cenderung bersifat pasif dan belum sepenuhnya efektif secara substantif. Selain berdampak pada kedudukan ahli waris, pelanggaran legitieme portie juga menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum pelaksanaan wasiat dan praktik kenotariatan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perlu diarahkan pada penguatan mekanisme perlindungan preventif, perluasan peran notaris dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran legitieme portie, serta evaluasi terhadap pengaturan subjek legitimaris agar perlindungan hukum dalam hukum waris dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Nathania Tesamonika Simamora, Nadia Maulina Sabita https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPACT RESIDU KEGIATAN INDUSTRI TERHADAP KUALITAS AIR SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PT. HARAPAN MULYA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI BEKASI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak residu kegiatan industri terhadap kualitas air di wilayah Bekasi serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung data empiris terkait kondisi pencemaran air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya aktivitas industri yang tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah yang memadai telah menyebabkan penurunan kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah. Parameter pencemar seperti BOD, COD, TSS, serta logam berat terbukti melampaui baku mutu lingkungan, yang berdampak pada kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan masyarakat, serta terganggunya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Muhamad Dluha Rizquna, Jeremy Melandri Lumban Tobing https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERAN AVSEC DALAM MENCEGAH ANCAMAN KEAMANAN DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL KERTAJATI MAJALENGKA
Keamanan penerbangan merupakan aspek penting dalam menjamin keselamatan penumpang, awak pesawat, dan fasilitas bandara dari berbagai ancaman. Peran Aviation Security (AVSEC) menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menangani potensi ancaman keamanan di Bandar Udara Internasional Kertajati Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AVSEC dalam mencegah ancaman keamanan, mengidentifikasi bentuk ancaman yang dihadapi, mengetahui kendala yang muncul, serta upaya peningkatan efektivitas dan kesiapsiagaan petugas AVSEC. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petugas AVSEC dan pihak terkait di Bandar Udara Internasional Kertajati. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran AVSEC sangat strategis dalam menjaga keamanan bandara melalui sistem keamanan berlapis yang mencakup pemeriksaan penumpang dan barang, patroli, serta pemanfaatan teknologi seperti X-ray, metal detector, dan CCTV. Ancaman yang dihadapi meliputi ancaman fisik, administratif, dan perilaku penumpang, serta dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan peningkatan jumlah penumpang. Kendala yang dihadapi antara lain kompleksitas ancaman, human error, keterbatasan fasilitas, dan tingginya volume penumpang. Upaya peningkatan dilakukan melalui pelatihan rutin, modernisasi peralatan, kerja sama lintas instansi, serta evaluasi sistem keamanan secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Odi Rusli Cahyadi, Fais Albana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS SWOT, TOWS, IFE DAN EFE PADA UMKM FASHION ANAK N&M JUNIOR COLLECTION
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji faktor internal dan eksternal usaha serta menyusun strategi pengembangan bisnis pada UMKM fashion anak N&M Junior Collection menggunakan analisis SWOT, TOWS, IFE, dan EFE. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. N&M Junior Collection merupakan UMKM konveksi pakaian anak perempuan di Kota Bandung yang telah ada sejak tahun 2012 dan berfokus pada kualitas bahan, kenyamanan, serta desain yang mengikuti tren fashion anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan matriks IFE, N&M Junior Collection memperoleh skor 3,00 yang menandakan kondisi internal usaha berada pada kategori kuat. Kekuatan utama usaha terletak pada kualitas produk, desain yang mengikuti tren, pengalaman usaha, da menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Sementara itu, kelemahan utama terdapat pencatatan keuangan yang masih sederhana, promosi digital belum optimal, dan kapasitas produksi yang terbatas. Berdasarkan matriks EFE, diperoleh skor 2,67 yang mengindikasikan bahwa usaha memiliki kemampuan cukup baik dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman eksternal. Peluang utama berasal dari meningkatnya permintaan fashion anak dan perkembangan media sosial, sedangkan ancaman muncul akibat adanya persaingan usaha yang semakin ketat dan perubahan tren fashion yang berlangsung dengan cepat. Hasil analisis SWOT dan TOWS menunjukkan bahwa strategi yang paling tepat diterapkan adalah strategi SO (Strengths-Opportunities), yaitu memanfaatkan potensi usaha untuk mengambil peluang pasar melalui peningkatan kualitas produk, inovasi desain, optimalisasi pemasaran digital, dan pengembangan jaringan reseller. Dengan penerapan strategi tersebut, N&M Junior Collection diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlanjutan usaha di tengah persaingan industri fashion anak yang semakin kompetitif.
Copyright (c) 2026 Fanesha Lusiana, Citra Apriyanti, Nazra Faiza Amna Haqya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP MATA PELAJARAN IPA DI MADRASAH IBTIDAIYAH
Kabut Minat belajar siswa merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah. Namun, masih ditemukan siswa yang menunjukkan minat belajar yang beragam terhadap mata pelajaran IPA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi minat belajar siswa, serta mendeskripsikan upaya guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian terdiri atas kepala madrasah, guru IPA, dan siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA tergolong cukup baik. Siswa menunjukkan antusiasme, perhatian, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran, terutama ketika guru menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang memengaruhi minat belajar siswa meliputi faktor internal berupa rasa ingin tahu dan motivasi belajar, serta faktor eksternal berupa metode pembelajaran, media pembelajaran, lingkungan belajar, dan dukungan orang tua. Upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan minat belajar siswa meliputi penggunaan media pembelajaran yang variatif, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, serta penerapan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat ditingkatkan melalui pembelajaran yang kreatif, kontekstual, serta berpusat pada siswa.
Copyright (c) 2026 Ahmad Kholilur Rohman, Muhammad Suwignyo Prayogo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HUBUNGAN LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BUMI SAWIT PERMAI DI DESA TANJUNG MIRING KABUPATEN OGAN ILIR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Bumi Sawit Permai di Desa Tanjung Miring Kabupaten Ogan Ilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis asosiatif dengan pendekatan kuantitatif serta menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang dibuat dengan SPSS versi 26. Sampel berjumlah 70 responden yang merupakan karyawan PT. Bumi Sawit Permai di Desa Tanjung Miring Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (Uji t) lingkungan kerja (X1) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 5,507 dan motivasi kerja (X2) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) sebesar 4,207 secara simultan (Uji F) Lingkungan Kerja (X1) dan Motivasi kerja (X2) berpengaruh secara bersama sama terhadap Kinerja (Y) sebesar 37,085. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar0,525 menunjukkan kinerja karyawan PT. Bumi Sawit Permai di Desa Tanjung Miring Kabupaten Ogan Ilir dipengaruih oleh lingkungan kerja dan motivasi kerja yang diikuti oleh karyawan. Sisanya terdapat pengaruh dari variabel lain terhadap kinerja karyawan sebesar 0,475.
Copyright (c) 2026 Sumira, Resi Marina, Sri Suparni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI KAMPANYE PUBLIC SAFETY CENTER 119 BANDUNG PADA PROGRAM ASWATAMA (AMBULANS SAPA WARGA UNTUK PERTOLONGAN PERTAMA)
Permasalahan utama penelitian ini adalah rendahnya kesadaran publik mengenai layanan kegawatdaruratan Public Safety Center (PSC) 119 Kota Bandung, termasuk program ASWATAMA, yang disebabkan oleh kesenjangan informasi dan hambatan budaya seperti mitos "pamali" terkait ambulans. Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi strategi kampanye ASWATAMA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan kerangka Teori Strategi Kampanye (TSK) dan Teori Media Kampanye Sosial (TMKS) Antar Venus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ASWATAMA dirancang komprehensif dan proaktif, dengan fokus pada interaksi langsung (door-to-door) dan edukasi Bantuan Hidup Dasar (BHD) sebagai taktik engagement. Pendekatan ini terbukti efektif mengatasi digital divide dan mengubah perilaku masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan kultural dan birokrasi, program ini berhasil meningkatkan partisipasi publik dan memvalidasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai penolong pertama.
Copyright (c) 2026 Maulana Ash Abdilah, Toteng Suhara, Affan Neskisyah Ramadhan, Fitri Annisa Rachmah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
BATAS KEBEBASAN PEWARIS DALAM MEMBUAT TESTAMENT DITINJAU DARI LEGITIEME PORTIE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg dan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg
Hukum waris dalam KUHPerdata memberikan kebebasan kepada pewaris untuk membuat testament (testamentaire vrijheid), namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. KUHPerdata membangun sistem pembatasan berlapis yang bertujuan melindungi hak-hak dasar ahli waris dalam garis lurus, terutama melalui lembaga legitieme portie sebagai dwingend recht. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: (1) aspek-aspek pembatasan kebebasan pewaris dalam membuat testament menurut KUHPerdata, dan (2) kedudukan serta mekanisme perlindungan legitieme portie berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Kpg dan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Kpg. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pewaris dibatasi oleh lima aspek yang hierarkis: batasan formal (bentuk testament), batasan subjektif (kecakapan dan kemerdekaan kehendak), larangan konten tertentu, legitieme portie sebagai dwingend recht, dan pembatasan hibah inter vivos melalui mekanisme reunian fiktif. Analisis terhadap kedua putusan PN Kupang memperlihatkan perkembangan normatif yang positif namun belum konsisten, khususnya dalam penerapan reunian fiktif dan penilaian aset berdasarkan datum mortis sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Fathurozi, Aldho Fernandho https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS LINGKUNGAN HIDUP SEHAT: ANALISIS KASUS POLUSI UDARA SURABAYA
Meskipun hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, implementasinya di Kota Surabaya masih jauh dari pemenuhan substantif, khususnya dalam konteks polusi udara yang semakin mengkhawatirkan; oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan kualitatif, mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang meliputi pemerintah daerah, masyarakat terdampak, dan pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, sedangkan analisis data dilaksanakan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode serta member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas udara di Surabaya masih tertekan akibat emisi kendaraan bermotor yang menyumbang sekitar 60–70% beban pencemar dan aktivitas industri, sementara berbagai kebijakan yang telah diterapkan seperti uji emisi, pengawasan industri, dan pengembangan ruang terbuka hijau belum efektif menurunkan tingkat pencemaran secara signifikan. Efektivitas perlindungan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu kesenjangan implementasi konstitusional, keterbatasan kapasitas kelembagaan negara, ketidakseimbangan antara perlindungan hukum preventif dan represif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan ketimpangan distribusi dampak pencemaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak atas lingkungan hidup di Surabaya masih bersifat normatif-administratif dan belum mencapai pemenuhan substantif yang berkeadilan, sehingga diperlukan reformasi holistik melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembukaan akses publik terhadap data kualitas udara secara transparan dan real time.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Erzy Nadhif Athalla, Ulfa Husniyyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS DEFORESTASI: ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DAN CORPORATE CRIME
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi dalam kasus deforestasi yang bersumber dari praktik illegal logging serta menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi sebagai pelaku corporate environmental misconduct di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya laju deforestasi yang tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologis, tetapi juga menghambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 13 (Climate Action), SDG 15 (Life on Land), dan SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions). Permasalahan utama penelitian terletak pada lemahnya konstruksi pertanggungjawaban korporasi serta rendahnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam praktik illegal logging. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum lingkungan di Indonesia pada dasarnya telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural berupa kompleksitas organisasi korporasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta adanya fenomena regulatory capture. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan pertanggungjawaban berbasis organizational fault dan penguatan prinsip strict liability lebih relevan diterapkan untuk menjawab kompleksitas kejahatan lingkungan modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum lingkungan, corporate liability theory, dan pencapaian SDGs dalam menganalisis deforestasi korporatif secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola penegakan hukum lingkungan melalui penguatan sanksi, optimalisasi teknologi pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat sipil guna mewujudkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Grace Arzety N. Harianja, Andini R. Panjaitan, Mellin Ockta Gracia, Fatih Al Akbar, Muhammad Adymas Hikal Fikri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, INVESTASI ASING, URBANISASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN DI NEGARA BERKEMBANG ASEAN
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, penanaman modal asing, inflasi dan pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap tingkat pengangguran di negara-negara ASEAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan Time series dan Cross section. Penelitian ini menggunakan negara-negara ASEAN yang sedang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel pertumbuhan penduduk, Investasi asing, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di negara-negara ASEAN. Namun, secara parsial, hanya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang berpengaruh signifikan. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap pengangguran, urbanisasi berpengaruh positif. Sementara itu, penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat pengangguran.
Copyright (c) 2026 Arya Agustian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH BEBAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. GUNUNG GAJAH ABADI KABUPATEN KUTAI TIMUR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Gunung Gajah Abadi Kabupaten Kutai Timur. Data primer untuk penelitian ini berasal dari kuesioner yang didistribusikan menggunakan teknik simple random sampling; penelitian ini bersifat kuantitatif. Menurut rumus Slovin, 67 responden dipertimbangkan untuk sampel, tetapi hanya 56 yang mengembalikan dan memenuhi syarat untuk diproses. Analisis data menggunakan SPSS versi 25 mencakup reliabilitas, validitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Studi ini menemukan korelasi positif antara kinerja karyawan dan beban kerja (t = 2,698, p = 0,009, <0,05) dan kompensasi (t = 5,863, p = 0,000, <0,05). Dengan nilai F yang signifikan sebesar 29,575 dan tingkat signifikansi 0,000 (<0,05), beban kerja dan kompensasi secara bersamaan memengaruhi kinerja karyawan. Beban kerja dan kompensasi menyumbang 52,7% dari varians kinerja karyawan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti (R² = 0,527
Copyright (c) 2026 Sandra Ganiswan, Syaharuddin Y https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HUBUNGAN CERITA ALKITAB ANAK YANG HILANG DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN (PAK) KELAS IX DI SMP NEGERI 1 SIPOHOLON TAHUN PEMBELAJARAN 2025/2026
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan cerita Alkitab Anak yang Hilang dengan motivasi belajar siswa pada Pendidikan Agama Kristen (PAK) Kelas IX SMP Negeri 1 Sipoholon Tahun Pembelajaran 2025/2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Data dikumpulkan melalui angket yang diberikan kepada 32 siswa sebagai sampel penelitian. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan rumus Korelasi Product Moment Pearson diperoleh koefisien korelasi sebesar rxy = -0,026. Nilai tersebut lebih kecil dari rtabel = 0,349 pada taraf signifikansi 5%, sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara cerita Alkitab Anak yang Hilang dengan motivasi belajar siswa berada pada kategori sangat rendah dan tidak signifikan. Hasil uji t menunjukkan thitung = -0,145 lebih kecil dari ttabel = 2,042 sehingga hipotesis penelitian ditolak. Koefisien determinasi sebesar 0,07% menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa hanya dipengaruhi sebesar 0,07% oleh pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Alkitab Anak yang Hilang, sedangkan 99,93% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara cerita Alkitab Anak yang Hilang dengan motivasi belajar siswa pada Pendidikan Agama Kristen (PAK) Kelas IX SMP Negeri 1 Sipoholon Tahun Pembelajaran 2025/2026.
Copyright (c) 2026 Debora Maria Sihite, Yosi Gloria Lingga, Clesi Yade Oktari Damanik, Andar Gunawan Pasaribu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EXPLORING EMOTIONAL MEANING: A SEMANTIC STUDY OF MOOD IN THE SONG “WORK SONG” BY HOZIER
This study investigates how emotional meaning is constructed through mood in Hozier's song “Work Song.” Using a qualitative semantic approach—specifically componential analysis and sentiment mapping—the research analyzes the song's lyrics as the primary data source, supplemented by contextual information from artist statements and listener reception. The analysis proceeds in two stages: line-by-line semantic tagging of emotion-bearing words, followed by discourse-level analysis of mood shifts. The results reveal three dominant mood clusters: (1) enduring devotion, marked by repetitive, ritualistic language; (2) somber longing, conveyed through imagery of labor, night, and physical exhaustion; and (3) defiant hope, expressed through conditional statements and future-oriented verbs. Mood is shown to be semantically layered, with individual lexical items carrying multiple emotional valences depending on syntactic position and collocational patterns. Based on the findings, a semantic mood map is proposed to illustrate how Hozier constructs a cohesive yet dynamic emotional narrative. The study concludes that the song's emotional resonance arises not from isolated affective words but from the systematic interaction of lexical semantics, repetition, and situational grounding. These findings have implications for lyric analysis and the semantics of music.
Copyright (c) 2026 Ribby Violin Sembiring, Bernieke Anggita Ristia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN LEGITIEME PORTIE DALAM HUKUM WARIS: TINJAUAN HAK ANAK KANDUNG TERHADAP WASIAT HARTA WARISAN PEMILIK SINAR MAS EKA TJIPTA WIDJAJA
Hukum waris di Indonesia menerapkan sistem yang beragam, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Dalam sistem hukum waris perdata, seseorang diberikan kewenangan untuk menentukan pembagian harta peninggalannya melalui surat wasiat. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas, karena terdapat ketentuan legitieme portie yang mengatur hak mutlak bagi ahli waris tertentu, terutama anak kandung dan keluarga sedarah dalam garis lurus. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi hak para ahli waris agar tidak dikesampingkan melalui hibah maupun wasiat yang dibuat oleh pewaris. Penelitian ini membahas mengenai penerapan konsep legitieme portie dalam sengketa waris keluarga Eka Tjipta Widjaja serta menganalisis langkah hukum yang ditempuh para pihak dalam memperjuangkan hak waris setelah adanya putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan legitieme portie dalam sengketa waris keluarga Eka Tjipta Widjaja menegaskan bahwa kehendak pewaris dalam menetapkan wasiat tetap harus memperhatikan hak mutlak ahli waris legitimaris yang dilindungi oleh KUHPerdata. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut juga menekankan pentingnya kejelasan status hukum ahli waris serta perlindungan terhadap hak waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian warisan dapat menggunakan berbagai sarana hukum, seperti gugatan perdata, tuntutan inkorting, kasasi, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan guna memperoleh bagian warisan yang menjadi haknya. Dengan demikian, konsep legitieme portie memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, rasa keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Mutiara Dewi Anggraeni, Alghifary Firdaus Pramana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PROBLEMATIKA HUKUM LINGKUNGAN DALAM AKTIVITAS TAMBANG GALIAN C (PASIR, BATU, DAN TANAH) DI JEPARA
Aktivitas tambang galian C berupa pasir, batu, dan tanah memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, aktivitas pertambangan juga menimbulkan berbagai problematika hukum lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap aktivitas tambang galian C di Jepara serta mengkaji dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Data diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas tambang galian C di Jepara masih menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti maraknya tambang ilegal, lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban lingkungan, serta belum optimalnya implementasi AMDAL dan reklamasi pascatambang. Aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak lingkungan berupa kerusakan bentang alam, pencemaran udara dan air, sedimentasi sungai, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Dari aspek sosial, aktivitas tambang memicu konflik masyarakat, kerusakan infrastruktur jalan, dan gangguan kesehatan masyarakat. Sementara itu, dari aspek ekonomi, pertambangan memberikan manfaat berupa lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menimbulkan kerugian ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan guna mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Ravenala Salma Adam Maimun, Aulia Fadhilah Azzahrah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM ASPEK ADMINISTRASI DALAM ISU PENAMBANGAN ILEGAL PT. GAG NIKEL DI PAPUA: TINJAUAN TEORITIS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen administrasi mempunyai peranan strategis dalam mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi seperti Raja Ampat, Papua. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT Gag Nikel serta menelaah penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses perizinan dan pengawasannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber literatur terkait hukum lingkungan serta hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi lingkungan pada kasus PT Gag Nikel masih belum efektif. Hambatan utama terlihat dari lemahnya pengawasan, penerapan sanksi administratif yang belum konsisten, minimnya transparansi, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Selain itu, penerapan prinsip AUPB, seperti asas kepastian hukum, kehati-hatian, keterbukaan, dan kepentingan umum, belum dilaksanakan secara maksimal dalam penerbitan izin maupun pengawasan pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan keterbukaan dokumen lingkungan, penegakan sanksi yang tegas, dan partisipasi masyarakat guna menciptakan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Immanuel Marchellino J.L Siburian, Ramizah Alya Rahmah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS DAKWAH USTADZ GEN Z MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL
Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi cara penyampaian dakwah di masyarakat. Dakwah yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung kini juga disampaikan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dakwah ustadz Generasi Z melalui media sosial. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melihat praktik dakwah digital serta respons audiens terhadap konten yang disampaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah melalui media sosial cukup efektif dalam menjangkau generasi muda karena penyampaiannya lebih singkat, menarik, dan menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, adanya interaksi melalui komentar atau pesan juga membuat komunikasi antara dai dan audiens menjadi lebih terbuka. Meskipun demikian, dakwah digital tetap memerlukan kehati-hatian agar pesan yang disampaikan tidak terlalu disederhanakan dan tetap sesuai dengan ajaran Islam.
Copyright (c) 2026 Nanda Cahyani Lusia, Rina Fauziah, Sarah Adhania Nurfadilah Sidik, Wibian Eugeuliona Suci, Edi Suresman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH KISAH DANIEL DI GUA SINGA TENTANG KEBERANIAN DALAM DOA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP N 1 SIPOHOLON
Motivasi belajar dipandang sebagai kekuatan mental yang menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar, kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan dan cita-cita. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah melalui penanaman nilai-nilai karakter yang terkandung dalam kisah-kisah Alkitab, khususnya kisah Daniel di Gua Singa yang menonjolkan keberanian dan kesetiaan dalam berdoa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kisah Daniel di Gua Singa tentang keberanian dalam doa dengan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Sipoholon. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian terdiri atas 20 siswa. Data dikumpulkan menggunakan angket skala Likert yang terdiri atas 20 pernyataan untuk variabel X dan 20 pernyataan untuk variabel Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,86. Nilai tersebut berada pada kategori hubungan sangat kuat (0,80–1,00), yang mengindikasikan adanya hubungan positif yang sangat kuat antara pemahaman siswa terhadap kisah Daniel di Gua Singa dan motivasi belajar mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman siswa terhadap nilai-nilai keberanian, ketekunan, kesetiaan, dan disiplin yang terkandung dalam kisah Daniel, semakin tinggi pula motivasi belajar yang dimiliki. Dengan demikian, kisah Daniel di Gua Singa dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dalam Pendidikan Agama Kristen yang berperan dalam meningkatkan motivasi belajar sekaligus membentuk karakter peserta didik.
Copyright (c) 2026 Maretta Saprina Silitonga, Fretty Solafide Matanari, Andar Gunawan Pasaribu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS ETIKA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG
Etika pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berkualitas dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai etika pelayanan publik pada Dispendukcapil Kota Malang menggunakan kerangka teori Public Service Ethics dari Bowman dan West. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur dengan staf Dispendukcapil dan masyarakat pengguna layanan, serta diperkuat studi literatur dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi etika pelayanan telah berjalan dengan baik, tercermin dari penerapan budaya kerja 5S, kepatuhan terhadap Standar Pelayanan, sistem penghargaan pegawai, serta sikap aparatur yang dinilai ramah dan non-diskriminatif oleh masyarakat. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan program Jemput Bola, sedangkan akuntabilitas tercermin dari kepastian waktu layanan dan pemanfaatan teknologi digital. Adanya tantangan berupa inkonsistensi pelayanan saat volume pemohon tinggi dan ketergantungan terhadap infrastruktur digital yang rentan gangguan. Penguatan etika pelayanan ke depan perlu difokuskan pada optimalisasi sistem digital, manajemen beban kerja yang proporsional, dan peningkatan kapasitas organisasi secara menyeluruh.
Copyright (c) 2026 Nabila Faihanah Putri, Ayunda Putri Aullia, Anindya Putri Ramadhani, Fairuz Qolbie, Fairuz Qolbie, Aulia Figo Kendamamukti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH BI RATE, YIELD OBLIGASI, DAN PERINGKAT OBLIGASI TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh BI Rate, Yield Obligasi, dan Peringkat Obligasi terhadap Nilai Tukar Rupiah selama periode 2019-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data berasal dari data sekunder berupa data obligasi korporasi, suku bunga Bank Indonesia, dan nilai tukar IDR/USD yang diperoleh dari situs resmi BEI dan Bank Indonesia. Adapun populasi dari penelitian ini mencakup seluruh obligasi korporasi yang aktif diperdagangkan selama periode penelitian dan melalui teknik purposive sampling, diperoleh 24 seri obligasi korporasi sebagai sampel yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda untuk mengindentifikasi pengaruh variabel independen terhadap nilai tukar rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Rate memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Yield obligasi berkontribusi positif, namun tidak signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Peringkat obligasi berkontribusi negatif, namun tidak signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa risiko kredit korporasi belum memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah, sementara faktor makroekonomi seperti BI Rate yang tinggi cenderung mendorong depresiasi nilai tukar
Copyright (c) 2026 Dwi Maulidaini Raisyah, Muhammad Amin Kadafi, Hidayani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DUALITAS NORMA KEWARISAN DI NTT: PERTENTANGAN ANTARA SISTEM PATRILINEAL ADAT DAN PRINSIP INDIVIDUALISTIK KUHPERDATA
Penelitian ini menganalisis konflik norma dalam sistem kewarisan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya benturan antara sistem kekerabatan patrilineal adat dengan prinsip individualistik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum adat di NTT secara kultural memarjinalkan perempuan dan anak luar kawin dari hak mewarisi harta keluarga demi mempertahankan eksistensi marga di bawah garis keturunan laki-laki. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Pasal 852 KUHPerdata memberikan landasan perlindungan mutlak bagi kesetaraan gender serta hak keperdataan yang didasarkan pada ikatan biologis. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti marginalisasi struktural dalam pewarisan adat dan kuatnya resistensi sosiokultural masyarakat terhadap implementasi hukum nasional. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan perlunya pendekatan yang integratif dalam mengharmonisasikan hukum adat dan hukum positif guna menciptakan sistem kewarisan yang inklusif dengan tetap menghormati aspek sosiologis masyarakat setempat.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Najma Syawallista Aliyah Wibowo, Farrah Nayla Nurdian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INHERITANCE RIGHTS PROTECTION FOR FETUS IN UTERO THROUGH TRUST-LIKE MECHANISM AS A NORMATIVE SOLUTION IN INDONESIAN
The regulation of inheritance rights for a fetus in utero has been recognized under the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) through the principle of nasciturus pro iam nato habetur, which grants a conditional legal status provided the fetus is subsequently born alive. However, this recognition lacks an adequate legal mechanism to ensure the management and protection of inherited assets during the period when the legal subject is not yet capable of exercising those rights. This study employs a juridical- normative method with conceptual, statutory, and comparative approaches to analyze the normative weaknesses in the existing regulation and to formulate a trust-like mechanism as an adaptive solution within the Indonesian civil law system. The analysis reveals five structural weaknesses in the current regulation: ambiguity in gestational age verification, absence of interim asset management mechanisms, inconsistency with child protection legislation, inadequacy in disputed parentage scenarios, and the non-existence of the curator ventris institution. Drawing on English Trust Law and comparative civil law systems, this study constructs a trust-like mechanism consisting of four operational phases: asset segregation from the estate, appointment of a trustee-analogous manager, prudential asset management, and conditional asset transfer upon fulfillment of legal requirements. This mechanism, grounded in the principles of the nasciturus doctrine, guardianship law, and the general principle of good faith under Indonesian civil law, offers a normative framework capable of bridging the gap between the declarative recognition of the fetus's legal status and the substantive protection of its inheritance rights, thereby enhancing legal certainty and promoting a more adaptive civil inheritance law reform in Indonesia.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Chatrine Novianti Sitanggang, Veny Gambini Tampubolon https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA HARTA WARISAN BERDASARKAN PUTUSAN PN SEMARANG NOMOR 106/PDT.G/2022/PN.SMG
Sengketa harta warisan yang melibatkan tanah yasan kerap muncul di pengadilan dengan berbagai persoalan formil dan materiil yang saling tumpang tindih. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 106/Pdt.G/2022/PN.Smg mencerminkan situasi ini secara nyata. Penggugat, Rusdi Wasito bin Tampang, mendalilkan kepemilikan atas tanah Tembalang C No. 374 Persil 28a DII yang kemudian dikuasai oleh Universitas Diponegoro. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur, kurang pihak, serta terdapat persoalan daluwarsa. Artikel ini mengkaji secara mendalam kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat, mengapa bukti-bukti tersebut tidak cukup mematahkan eksepsi para tergugat, serta pelajaran yang dapat dipetik dalam penanganan sengketa waris berbasis tanah yasan. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekuatan alat bukti dalam sengketa waris bukan hanya soal kuantitas dokumen, melainkan soal relevansi, keterkaitan logis dengan posita, dan kelengkapan pihak yang seharusnya digugat.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Rinjani Naurah Sakhi, Chiara Nathania Jasmine Hartawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019
Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus berulang di Indonesia, termasuk pada peristiwa tahun 2019 di Sumatera Selatan. Kebakaran ini menimbulkan dampak yang luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan serta mengkaji upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi terkait larangan pembakaran hutan dan lahan serta sanksinya telah diatur secara jelas. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih belum optimal karena adanya kendala dalam pembuktian, lemahnya pengawasan, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum. Upaya preventif dan represif yang dilakukan juga belum berjalan secara efektif dalam menekan angka kebakaran hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di masa yang akan datang.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Syalendra Pandya Alana, Yorgi Arimawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM: TELAAH NILAI AMANAH DAN AKUNTABILITAS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep korupsi dalam perspektif politik Islam dengan menekankan nilai amanah dan prinsip akuntabilitas sebagai dasar etis dalam tata kelola pemerintahan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya praktik korupsi yang merugikan negara secara ekonomi sekaligus mencerminkan krisis moral dalam kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan Al-Qur’an, hadis, serta sumber ilmiah relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa korupsi dalam politik Islam dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang sejalan dengan konsep ghulul dan risywah, serta bertentangan dengan prinsip keadilan. Nilai amanah berperan sebagai landasan moral yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab, sedangkan akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Penguatan nilai amanah dan akuntabilitas melalui pendidikan karakter, sistem birokrasi yang berbasis merit, serta pengawasan yang efektif merupakan langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil.
Copyright (c) 2026 Rifa Sri Khasanah, Alya Putri Sopyani, Adinda Nidia Putri, Junaeni Sandi Verina, Edi Suresman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERBANDINGAN SIFAT FISIS DAN NILAI CBR TANAH UNTUK TIMBUNAN DI KABUPATEN LUMAJANG DAN KABUPATEN GRESIK
Pembangunan infrastruktur yang pesat di Jawa Timur memerlukan material timbunan yang memenuhi persyaratan teknis. Perbedaan geologi antara tanah vulkanik Kabupaten Lumajang dan tanah aluvial Kabupaten Gresik menimbulkan tantangan dalam pemilihan material yang layak. Penelitian ini membandingkan sifat fisis dan nilai CBR kedua jenis tanah tersebut sebagai kajian kelayakan material timbunan. Hasil pengujian menunjukkan tanah Lumajang memiliki kadar air 44,54%, indeks plastisitas 16,78%, dan CBR 9,74%, sedangkan tanah Gresik mencatat kadar air 37,23%, indeks plastisitas 15,90%, dan CBR 11,9%. Keduanya terklasifikasi A-2-7 (AASHTO) dan memenuhi syarat minimum CBR >6%. Tanah Gresik menunjukkan daya dukung lebih tinggi, didukung karakteristik fisik yang lebih stabil.
Copyright (c) 2026 Hafidz Riswoko Tanoyo, Arik Triarso https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL QRIS MELALUI APLIKASI DANA TERHADAP KINERJA UMKM DI KOTA JAMBI
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi yang vital di Kota Jambi. Pertumbuhan digitalisasi memicu tingginya adopsi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang dibuktikan dengan jumlah merchant QRIS yang melampaui total UMKM terdaftar di wilayah tersebut. Meskipun adopsi teknologi secara kuantitas sangat tinggi, efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja usaha seringkali dihadapkan pada kendala operasional akibat rendahnya kapabilitas kognitif pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi sistem pembayaran digital QRIS melalui aplikasi DANA terhadap kinerja UMKM di Kota Jambi, serta menguji peran literasi digital sebagai variabel moderasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling, data dikumpulkan dari 100 responden UMKM dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS DANA dan Literasi Digital secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun, uji moderasi mengungkapkan bahwa literasi digital bertindak sebagai penggerak mandiri (independent driver) dan tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara implementasi QRIS DANA terhadap kinerja UMKM.
Copyright (c) 2026 Umar Fadhillah Sunarwan, Syahmardi Yacob, Garry Yuesa Rosyid https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
REKONSTRUKSI MAKNA BENDA DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: MENAKAR RELEVANSI PASAL 499 KUHPERDATA TERHADAP ASET DIGITAL
Perkembangan pesat teknologi informasi dan Revolusi Industri 4.0 telah mengubah paradigma ekonomi global dari yang bertumpu pada aset fisik menjadi ekonomi digital. Pergeseran ini melahirkan entitas baru berupa "Harta Kekayaan Digital". Namun, ketika aset digital tersebut masuk ke dalam siklus pewarisan, muncul krisis konseptual yang mendasar. Hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 830 dan Pasal 499 KUHPerdata yang merupakan warisan kolonial abad ke-19, mengalami kegagalan dalam mengakomodasi karakteristik aset terdesentralisasi di abad ke-21. Permasalahan utama mencakup ketidaksesuaian konsep penguasaan fisik (corpus) dengan kepemilikan private key, risiko aset terkunci secara permanen di jaringan blockchain, serta tantangan yurisdiksi akibat sifat aset digital yang nirtapal batas (borderless). Meskipun aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dan telah diakui oleh Bappebti sebagai komoditas, penafsiran hukum yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dan intervensi legislatif secara khusus untuk mengatur keabsahan aset digital sebagai bagian dari harta warisan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Rio Dwi Yuansyah, Sondang Nainggolan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS ATAS UTANG PEWARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: ANALISIS NORMATIF TERHADAP KONSEP UNLIMITED LIABILITY
Tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris dalam sistem hukum waris perdata barat menimbulkan isu normatif yang pelik, yakni ketegangan antara perlindungan terhadap kreditor pewaris dan perlindungan subjektif ahli waris sebagai penerima warisan yang tidak selalu mengetahui besaran utang yang ditinggalkan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konsep unlimited liability dalam konteks tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 833, 1032, dan 1100, serta mengevaluasi sejauh mana pengaturan tersebut memungkinkan atau menolak penerapan prinsip tanggung jawab tidak terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktriner, yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum primer serta sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan KUHPerdata pada prinsipnya lebih condong pada konsep limited liability, sehingga secara umum ahli waris hanya bertanggung jawab dalam batas harta warisan yang diterima; namun, dalam praktik yurisprudensi dan konstruksi hukum tertentu, konsep unlimited liability dapat muncul secara implisit, terutama melalui penafsiran atas hubungan perdata yang memperluas tanggung jawab ahli waris di luar harta warisan. Dengan demikian, tulisan ini menawarkan kerangka normatif yang lebih jelas untuk membatasi penerapan unlimited liability dalam hukum waris perdata barat, agar kepastian hukum dan keadilan antara kreditor dan ahli waris dapat terjaga secara seimbang.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Nayla Syalluna, Dewy Sulistyowati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI GUNUNG BOTAK
Penelitian ini membahas penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi penegakan hukum secara preventif dan represif serta mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam menangani kerusakan lingkungan akibat PETI. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif terhadap data sekunder dari literatur dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum preventif belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan administratif dan terbatasnya sumber daya aparat, sedangkan penegakan hukum represif masih menghadapi kendala pembuktian, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya penindakan terhadap aktor intelektual dan pemodal. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat serta konflik kepentingan turut memperlemah efektivitas hukum lingkungan di lapangan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pendekatan strict liability, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sinergi antar lembaga penegak hukum untuk mewujudkan keadilan ekologis dan pemulihan lingkungan di kawasan terdampak.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Chelsea Farellina Tajudin, Attaya Nanda Virgian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
WARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM INTERNASIONAL PRIVAT TERHADAP KEPEMILIKAN WARIS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum hak kepemilikan waris dalam perkawinan campuran serta mengkaji sinkronisasi antara KUHPerdata dan Hukum Internasional Privat dalam penyelesaian sengketa waris lintas negara. Meningkatnya fenomena perkawinan campuran di Indonesia, yang melibatkan warga negara asing dengan sistem hukum berbeda dan belum adanya pengaturan komprehensif mengenai kewarisan campuran melatarbelakangi penelitian ini. Adapun isu yang dikaji, antara lain ketidakjelasan status kepemilikan harta waris ketika pewaris dan ahli waris memiliki kewarganegaraan berbeda, serta tidak adanya mekanisme dalam KUHPerdata dan Hukum Internasional Privat untuk menentukan hukum mana yang berlaku atas harta waris yang tersebar di beberapa yurisdiksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan dan kasus, menganalisis peraturan perundang-undangan, serta asas-asas Hukum Internasional Privat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur kewarisan dalam perkawinan campuran sehingga menciptakan kekosongan hukum yang dapat merugikan ahli waris berkewarganegaraan Indonesia maupun asing. Penerapan asas untuk harga tidak bergerak dan harta bergerak dalam Hukum Internasional Privat belum diintegrasikan secara menyeluruh. Penelitian ini menyarankan harmonisasi undang-undang melalui penerapan ketentuan khusus tentang kewarisan internasional dalam perubahan KUHPerdata dan penerapan prinsip-prinsip pemilihan hukum yang lebih fleksibel untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam perkawinan campuran.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Grace Arzety Nerwilis Harianja, Andini Rahmasari Panjaitan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN KALIMANTAN 2019 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
Kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 menjadi salah satu permasalahan lingkungan terbesar di wilayah Indonesia yang menyebabkan pengaruh besar terhadap kelestarian alam hidup, kesehatan masyarakat, dan sektor ekonomi. Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum lingkungan sebagai upaya perlindungan terhadap hak masyarakat terhadap hak atas lingkungan yang layak dan sehat. Kajian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan hukum dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan perdata pelaku, serta mengkaji kendala dan efektivitas implementasi penegakan hukum tersebut. Metode penelitian metode yang diterapkan berupa penelitian yuridis normatif melalui pendekatan legislasi dan kajian perkara. Data hukum dikumpulkan lewat telaah pustaka mencakup sumber primer, sekunder, serta tersier lalu diuraikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kebakaran hutan telah dilakukan melalui sanksi pidana, gugatan perdata, dan tindakan administratif terhadap individu maupun korporasi. Namun, implementasinya masih menemui beragam hambatan, antara lain rumitnya proses pembuktian dan kurang optimalnya pengawasan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, dan pengaruh kepentingan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera serta belum optimal dalam mencegah terulangnya kebakaran hutan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan sanksi yang konsisten, serta kerja sama antara negara, masyarakat, serta dunia usaha untuk menciptakan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Fauzan Azhary Surya, Athaya Dzatta Mawardi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS 25/PID.SUS-ANAK/2021/PENGADILAN NEGERI SIAK)
Salah satu bentuk kejahatan yang ditemukan dalam masyarakat adalah kejahatan perkosaan yang di kategorikan sebagai tindakan asusila. Mayoritas tindak pidana perkosaan terjadi pada perempuan dan terlebih lagi terhadap anak dibawah umur. Anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan harus perlu dilindungi karena tindak pidana terhadap anak tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik ataupun psikis, melainkan juga mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depannya. Hal tersebut juga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil. Adapun dasarnya bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perkosaan yakni pemberian restitusi. Penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum dan hak-hak terhadap anak sudah diatur di berbagai aturan hukum, seperti hal nya PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana. PP ini salah satu nya mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi, dimana pengajuan restitusi dapat dilakukan melalaui dua tahap yaitu tahap penyidikan dan penuntutan. Akan tetapi pada PP ini masih ditemukan berbagai hambatan dan persoalan – persoalan hukum. Awalnya PP No.43 Tahun 2017 dapat mengisi kekosongan hukum.
Copyright (c) 2026 Farhah Bahsoan, Eni Jaya, Mohammad Wira Utama https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH MOTIVASI SPIRITUAL DAN KEDISIPLINAN DIRI TERHADAP PERILAKU PROKRASTINASI AKADEMIK MAHASISWA IAIN PAREPARE
Perilaku prokrastinasi akademik masih menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di kalangan mahasiswa karena dapat memengaruhi kualitas belajar dan pencapaian akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi spiritual dan kedisiplinan diri terhadap perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa IAIN Parepare. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif IAIN Parepare yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi spiritual tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual yang dimiliki mahasiswa belum sepenuhnya diterapkan dalam aktivitas akademik sehari-hari. Sementara itu, kedisiplinan diri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku prokrastinasi akademik. Mahasiswa yang mampu mengatur waktu, mematuhi aturan, dan mengendalikan diri cenderung lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu serta mampu menghindari perilaku menunda pekerjaan. Selain itu, hasil uji simultan menunjukkan bahwa motivasi spiritual dan kedisiplinan diri secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku prokrastinasi akademik juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti manajemen waktu, efikasi diri, lingkungan pergaulan, stres akademik, dan penggunaan media sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kedisiplinan diri menjadi faktor yang lebih dominan dalam mengurangi perilaku prokrastinasi akademik mahasiswa dibandingkan motivasi spiritual.
Copyright (c) 2026 Riska, St Nurhayati, Nurul Hikmah, Melza Alzahra, Siti Rohana, Nurhawani, Hasriani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN TERBUKA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN DI PROVINSI JAMBI
Penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data deret waktu tahun 2010–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, IPM, dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan di Provinsi Jambi. Secara parsial, PDRB dan TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Sementara itu, IPM berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan dan kualitas manusia mendorong perempuan untuk melanjutkan pendidikan atau pengembangan diri sebelum memasuki pasar kerja. UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, menunjukkan bahwa kenaikan upah dapat meningkatkan partisipasi kerja perempuan. Model penelitian mampu menjelaskan 66,89% variasi TPAK, sedangkan 33,11% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.
Copyright (c) 2026 Hendra Darmawan, Heriberta, Dwi Hastuti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
UJI PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SAHAM PADA SUBINDUSTRI TEKSTIL SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN KEBIJAKAN TARIF TRUMP
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan abnormal return dan cumulative abnormal return (CAR) saham pada subindustri tekstil sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan Tarif Trump. Penelitian menggunakan metode event study dengan pendekatan kuantitatif pada lima perusahaan subindustri tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria purposive sampling. Event date penelitian ditetapkan pada 8 April 2025 sebagai hari perdagangan pertama setelah pengumuman kebijakan tarif Amerika Serikat. Analisis dilakukan menggunakan perhitungan abnormal return, average abnormal return (AAR), dan cumulative abnormal return (CAR) dengan pendekatan Constant Mean Model serta Market Adjusted Model sebagai robustness check. Pengujian hipotesis menggunakan paired sample t-test pada beberapa event window. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan abnormal return maupun cumulative abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan Tarif Trump. Temuan ini mengindikasikan bahwa pasar tidak memberikan reaksi yang signifikan terhadap informasi tersebut pada saham subindustri tekstil. Selain itu, rendahnya likuiditas saham dan jumlah sampel yang terbatas diduga memengaruhi kemampuan penelitian dalam mendeteksi reaksi pasar secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian event study terkait kebijakan perdagangan internasional dan reaksi pasar modal di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Eka Faradila Yasmin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINGKAT PENYALAHGUNAAN DEXAMETHASONE DI KLINIK PERMATA MEDIKA DENGAN METODE SWAMEDIKASI PERIODE DESEMBER 2022 - JANUARI 2023
Penyalahgunaan obat adalah penggunaan obat yang dapat menimbulkan keadaan yang tak terkuasai oleh individu dan dilakukan di luar pengawasan medis, atau yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan/mengancam masyarakat. Deksametason yang banyak beredar merupakan deksametason sintesis dengan efek terapi yang lebih cepat dari senyawa alaminya. Mudahnya mendapatkan deksametason dan efek terapi yang cepat, banyak menimbulkan penyalahgunaan deksametason. Tujuan penelitian Untuk mengetahui tingkat penyalahgunaan swamedikasi dexamethasone pada masyarakat dan Untuk mengurangi penyalahgunaan obat dexamethasone pada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif atau penelitian lapangan (Field Reseach). Hasil penelitian dikumpulkan berdasarkan umur didominasi 25-75 tahun, berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih banyak, berdasarkan pendidikan terkakhir SMP sebanyak 6 responden, SMA sebanyak 10 responden, Diploma 3 responden, Sarjana sebanyak 11 responden. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang tingkat penyalahgunaan dexamethasone di klinik permata medika dengan metode swamedikasi dapat disimpulkan bahwa tingkat penyalahgunaan dexamethasone rendah atau kurang karena dari hasil wawancara dengan responden kebanyakan menggunakan dexamethasone sudah sesuai dengan indikasi dan tingkat pendidikan dan lingkungan juga berpengaruh dalam penyalahgunan obat karena semakin tinggi tingkat pendidikan semakin luas pengetahuan tentang penggunaan obat-obatan.
Copyright (c) 2026 Nursuhar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PRAKTIK GREENWASHING DALAM KLAIM DAUR ULANG PRODUK PLASTIK DI INDONESIA
Isu sampah plastik di Indonesia semakin kompleks seiring meningkatnya konsumsi produk berbahan plastik, khususnya botol plastik, yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang optimal. Dalam perkembangan praktik industri, muncul fenomena greenwashing, yaitu praktik klaim lingkungan yang menyesatkan seperti “ramah lingkungan”, “dapat didaur ulang” yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi factual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik greenwashing dalam klaim daur ulang sampah plastik oleh produsen botol plastik, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dan pengaturan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta pendekatan kasus di lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik greenwashing masih terjadi akibat lemahnya standar verifikasi klaim lingkungan, keterbatasan infrastruktur daur ulang, Secara hukum, praktik ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi publik untuk mencegah praktik greenwashing dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait pengurangan sampah plastik.
Christopher Fernandito Egbert Nihamaking
Copyright (c) 2026 Rinjani Naurah Sakhi, Christopher Fernandito Egbert Nihamaking, Annisa Maharani Arum Putri, Chiara Nathania Jasmine Hartawan, Muhammad Adymas Hikal Fikri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EVALUASI PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN PADA KASUS BANJIR ROB DI SAYUNG, KABUPATEN DEMAK
Banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, merupakan fenomena lingkungan yang bersifat kronis dan berulang dengan intensitas yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi empiris banjir rob beserta faktor penyebabnya, serta mengkaji konsep dan kedudukan asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta didukung oleh data sekunder dari literatur ilmiah dan laporan lembaga non-pemerintah seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir rob di Sayung disebabkan oleh interaksi antara faktor alamiah, seperti kenaikan muka air laut, dan faktor antropogenik, seperti penurunan muka tanah, degradasi mangrove, serta kebijakan tata ruang yang tidak adaptif. Secara normatif, asas kehati-hatian memiliki kedudukan yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun implementasinya belum optimal. Selain itu, penyederhanaan perizinan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berpotensi mereduksi fungsi AMDAL menjadi sekadar formalitas administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya penerapan asas kehati-hatian dan tata kelola lingkungan yang tidak optimal berkontribusi terhadap eskalasi banjir rob di Sayung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan preventif dalam kebijakan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan wilayah pesisir.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Retno Setiyowati, Ratri Rachmasari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL TIKTOK UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA TOKO ONLINE MENTARY.STATIONERY DI TIKTOK SHOP
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran produk melalui media sosial TikTok pada Toko Online Mentary.Stationery dalam upaya meningkatkan penjualan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data menggunakan metode SWOT yang didukung dengan Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary) untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan dalam menjalankan strategi pemasaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran melalui TikTok yang diterapkan oleh Mentary.Stationery efektif dalam meningkatkan penjualan dan engagement konsumen. Kekuatan utama perusahaan terletak pada interaksi audiens yang tinggi, konsistensi unggahan konten, serta penggunaan influencer atau Key Opinion Leader (KOL) dalam promosi produk. Selain itu, peluang besar juga diperoleh dari meningkatnya jumlah pengguna TikTok dan berkembangnya fitur TikTok Shop sebagai media transaksi digital. Hasil analisis SWOT menunjukkan nilai IFAS sebesar 1,36 dan EFAS sebesar 1,13 sehingga perusahaan berada pada Kuadran I (strategi agresif). Posisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang besar untuk mendukung pertumbuhan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, Mentary.Stationery disarankan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi konten, memanfaatkan fitur TikTok Shop secara optimal, serta memperluas kolaborasi dengan influencer agar dapat meningkatkan daya saing dan penjualan secara berkelanjutan
Copyright (c) 2026 Liana Afiani, Widya Candra Dewi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH PAPARAN KONTEN NEGATIF DI MEDIA SOSIAL TERHADAP DEGRADASI AKHLAK MAHASISWA IAIN PAREPARE
Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa sebagai sarana komunikasi, hiburan, dan akses informasi. Namun, penggunaan media sosial juga memungkinkan mahasiswa terpapar berbagai konten negatif yang berpotensi memengaruhi perilaku dan akhlak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh paparan konten negatif media sosial terhadap degradasi akhlak mahasiswa IAIN Parepare. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif IAIN Parepare yang menggunakan media sosial. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan konten negatif media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap degradasi akhlak mahasiswa. Temuan ini menunjukkan pentingnya literasi digital, kontrol diri, serta penguatan nilai-nilai moral dan keislaman dalam penggunaan media sosial.
Copyright (c) 2026 Syaukiah Amrina Rosadah, Nurliana, Mutia Amalia Gaffar, Aisyanda Salsabila Sahra, Juniar Nur Aulia Sabila, St. Nurhayati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI EDUKASI KEBENCANAAN DAN SIMULASI EVAKUASI PROGRAM LENTERA PESISIR DI DESA PUGER WETAN
Wilayah pesisir memiliki risiko tinggi terhadap kejadian tenggelam akibat tingginya aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan perairan. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama pada korban tenggelam dapat meningkatkan risiko kematian dan kecacatan. Desa Puger Wetan, Kabupaten Jember, merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi kejadian tenggelam sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan simulasi tanggap darurat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada 29 Mei 2026 di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan melibatkan 15 anggota Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) dan Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Program LENTERA PESISIR (Latihan Evakuasi dan Tanggap Darurat Area Pesisir) dilaksanakan melalui penyuluhan, demonstrasi, praktik, dan simulasi pertolongan pertama pada korban tenggelam. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dengan nilai rata-rata pre-test 12,27 dan post-test 14,20. Nilai minimum meningkat dari 9 menjadi 12, sedangkan nilai maksimum meningkat dari 14 menjadi 15. Pada aspek keterampilan, nilai rata-rata meningkat dari 14,40 menjadi 17,00 setelah intervensi. Peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menilai kesadaran korban, membuka jalan napas, memberikan bantuan pernapasan, melakukan resusitasi jantung paru dasar, serta mengevakuasi korban dengan aman. Selain itu, kemampuan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama peserta selama simulasi juga meningkat. Program LENTERA PESISIR terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan anggota SIBAT dan DESTANA dalam penanganan korban tenggelam. Program ini berpotensi menjadi strategi pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat ketangguhan masyarakat pesisir terhadap risiko kecelakaan laut dan keadaan darurat di wilayah pantai.
Copyright (c) 2026 Icha Nur Safitri, Alfien Yoesra, Hera Puspita Anggraini, Frisca Florensia, Novalda Dwi Gita Fitria, Putri Wulandari, Dinda Ayu Agustin, Muchamad Agung Dwilaksono, Yofan Atstsaro Chusnin Akbar, Wahyu Andrean Basita, Celvin Bintang Saputra, M Gimanastiyar Reza https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEPASTIAN HUKUM AKTA CROSS DEFAULT DAN CROSS COLLATERAL DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI PERBANKAN DENGAN JAMINAN BENDA TIDAK BERGERAK
Kredit sindikasi merupakan solusi bagi pembangunan dan proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan dana besar. Besarnya jumlah kredit dan mengingat bisnis perbankan, khususnya perkreditan, mempunyai tingkat risiko (degree of risk) yang cukup tinggi membuat perbankan menerapkan prinsip prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam menyalurkan kredit. Dalam praktik, kerap menjadi permasalahan apabila debitur tersebut wanprestasi, untuk mengatasi masalah yang ada, mulai berkembang prinsip cross default dan cross collateral, yang mana prinsip ini dituangkan dalam bentuk sebuah klausula dalam perjanjian kredit. Cross default ialah keadaan dimana debitur dinyatakan lalai jika telah terjadi keadaan lalai terhadap salah satu fasilitas kredit berdasarkan lebih dari satu perjanjian kredit dengan kreditur yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan cross collateral ialah jaminan yang diserahkan oleh debitur yang telah diikat sesuai dengan sifat jaminannya akan mengikat ke beberapa perjanjian kredit, baik atas nama satu atau beberapa debitur pada bank atau kreditur yang sama.
Copyright (c) 2026 Henry Adi Pratama , Ermanto Fahamsyah, I Gede Widhiana S https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DI TENGAH MODERNISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BARAT DAN ADAT
Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan arena dialektika antara sistem hukum adat Minangkabau yang matrilineal-kolektif dengan hukum perdata Barat yang individualis-bilateral. Artikel ini menganalisis eksistensi hukum waris adat di tengah gempuran modernisasi melalui lensa pluralisme hukum dan sosiologi hukum. Ditemukan bahwa modernisasi tidak hanya menggeser praktik ekonomi, tetapi juga merekonstruksi kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan urbanisasi. Kesimpulannya, ketahanan hukum adat Minangkabau terletak pada kemampuannya melakukan renegosiasi identitas melalui konsep "harta pusaka rendah" yang menjadi jembatan antara nilai komunal adat dan kebutuhan individual modern.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Amira Fayola Qabil, Maylan Caroline Sinaga https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KETERLAMBATAN PERINGATAN LETUSAN MERAPI 2010 OLEH BPPTKG TERHADAP PERTANIAN SAWAH DI SLEMAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlambatan peringatan dini letusan Gunung Merapi tahun 2010 oleh BPPTKG serta dampaknya terhadap sektor pertanian sawah di Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada dinamika sistem peringatan dini, faktor penyebab keterlambatan informasi, dampak terhadap pertanian, serta implikasinya terhadap ketahanan masyarakat dan sistem mitigasi bencana. Data diperoleh melalui studi literatur, dokumentasi, dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan mengenai kebencanaan, komunikasi krisis, serta pertanian pascaerupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan peringatan dini dipengaruhi oleh faktor teknis pemantauan vulkanik, keterbatasan integrasi sistem informasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta hambatan dalam komunikasi krisis. Keterlambatan tersebut berdampak signifikan terhadap sektor pertanian sawah di Sleman, seperti kerusakan tanaman, gangguan sistem irigasi, penurunan kualitas tanah, serta meningkatnya kerugian ekonomi petani akibat tidak adanya waktu yang cukup untuk melakukan mitigasi. Selain itu, keterlambatan informasi juga memengaruhi kesiapsiagaan, tingkat kerentanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peringatan dini. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem peringatan dini memiliki peran penting dalam meminimalkan dampak bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek teknologi, koordinasi antar lembaga, integrasi sistem informasi, dan strategi komunikasi kebencanaan agar sistem mitigasi bencana dapat berjalan lebih responsif dan efektif di masa mendatang.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Windy Fatika Rahmadhani, Kamilah Zahra Zakiyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DEGRADASI KUALITAS AIR DI CIREBON AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI TAMBANG BATU ALAM KE BADAN AIR
Air merupakan sumber daya alam esensial yang menopang kehidupan manusia dan sistem ekologi. Namun, degradasi kualitas air menjadi isu lingkungan yang serius, khususnya di kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana aktivitas tambang batu alam dan pembuangan limbah industri di Kabupaten Cirebon mempengaruhi penurunan kualitas air pada badan air sekitar, serta mengkaji dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuangan air limbah industri batu alam yang tidak diolah secara memadai berkontribusi terhadap peningkatan kadar pencemar, meliputi kenaikan nilai pH, BOD, COD, dan parameter kimia lainnya yang melampaui baku mutu lingkungan. Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat pencemaran air berkisar dari sedang hingga berat. Dampak yang ditimbulkan mencakup degradasi ekosistem perairan, penurunan produktivitas pertanian, dan potensi risiko kesehatan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang efektif dan penegakan regulasi lingkungan yang konsisten merupakan langkah krusial untuk mencegah degradasi lingkungan yang lebih lanjut.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Puji Rahayu Ningsih, Niken Septiani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ADAPTASI DOKTRIN MARKET SHARE LIABILITY DALAM GUGATAN PENCEMARAN UDARA MULTI PELAKU GUNA MENDUKUNG SDG 3
Pencemaran udara multi pelaku di Indonesia menimbulkan persoalan hukum karena sulitnya pembuktian hubungan kausal antara kerugian korban dan pelaku pencemaran tertentu. Meskipun Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengadopsi prinsip strict liability, mekanisme tersebut belum mampu mengatasi problem kausalitas dalam pencemaran udara yang bersifat kumulatif dan difus. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan sistem pertanggungjawaban hukum lingkungan Indonesia serta mengkaji relevansi adaptasi doktrin Market Share Liability (MSL) sebagai mekanisme pertanggungjawaban proporsional dalam gugatan pencemaran udara multi pelaku untuk mendukung perlindungan kesehatan dan pencapaian SDG 3. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin MSL kompatibel dengan sistem hukum Indonesia karena mampu menggeser pembuktian kausalitas individual menjadi pertanggungjawaban proporsional berbasis “pangsa emisi.” Adaptasi tersebut dapat didukung melalui data SISPEK, ISPU, dan model dispersi atmosfer. Penerapan MSL tidak hanya memberikan keadilan korektif bagi korban pencemaran udara, tetapi juga memperkuat fungsi preventif hukum lingkungan melalui internalisasi biaya eksternalitas polusi dan peningkatan kepatuhan standar emisi, sehingga mendukung perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Sukma Rimadani Mukti, Andika Dwi Wahyu Putra, Rifa Dwi Arini, Muhammad Adymas Hikal Fikri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS QUALITY OF SERVICE (QOS) PERFORMA JARINGAN INTERNET WLAN (STUDI KASUS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO)
Analisis Quality of Service (QoS) jaringan Wireless Local Area Network (WLAN) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo dilakukan berdasarkan parameter throughput, packet loss, delay, dan jitter. Pengukuran menggunakan software Wireshark pada access point Command Center dan E-Gov melalui aktivitas browsing, video conference, serta upload dan download file. Hasil menunjukkan bahwa nilai throughput tergolong baik, sedangkan parameter delay dan jitter masih berada pada kategori buruk berdasarkan standar TIPHON. Faktor yang memengaruhi performa jaringan meliputi tingginya trafik pengguna, keterbatasan bandwidth, dan konfigurasi jaringan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan bandwidth, optimalisasi QoS, dan monitoring jaringan secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan WLAN.
Copyright (c) 2026 Alda Oktaviani, Umar Katu, Sufianti Munirman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HUBUNGAN CERITA PETERNAKAN KAKEK TULUS DENGAN MOTIVASI BELAJAR PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DI SD173229 PARINSORAN KELAS V TAHUN AJARAN 2025/2026
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan penggunaan cerita Peternakan Kakek Tulus dengan motivasi belaja pendidikan karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen pada siswa kelas V SD Negeri 173229 Parinsoran Tahun Ajaran 2025/2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V yang berjumlah 30 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Instrumen penelitian menggunakan angket tertutup dengan skala Likert dan dokumentasi. Variabel X dalam penelitian ini adalah cerita Peternakan Kakek Tulus, sedangkan variabel Y adalah motivasi belajar dan pendidikan karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Teknik analisis data menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson dan uji signifikansi uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara cerita Peternakan Kakek Tulus dengan motivasi belajar dan pendidikan karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Hal ini dibuktikan melalui hasil perhitungan korelasi Product Moment diperoleh nilai rhitung = 0,539 lebih besar dari rtabel = 0,361 pada taraf signifikansi 5%. Selanjutnya, hasil uji signifikansi diperoleh thitung = 3,385 lebih besar dari ttabel = 2,048. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penggunaan cerita Peternakan Kakek Tulus dalam proses pembelajaran, maka semakin meningkat pula motivasi belajar dan pendidikan karakter siswa. Cerita yang mengandung nilai-nilai moral dan Kristiani mampu meningkatkan minat belajar, sikap disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.
Copyright (c) 2026 Rahel Marpaung, Desri Manihuruk, Yesica Hutahaean, Andar Pasaribu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH KEBIASAAN BEGADANG TERHADAP KEDISIPLINAN AKADEMIK DAN IBADAH MAHASISWA FEBI IAIN PAREPARE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan begadang mahasiswa FEBI IAIN Parepare, tingkat kedisiplinan akademik dan ibadah, serta pengaruh kebiasaan begadang terhadap kedisiplinan akademik dan ibadah mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 60 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui angket dan dianalisis secara deskriptif serta korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan begadang mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 3,81 (76,2%). Kedisiplinan akademik berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 3,88 (77,5%), sedangkan kedisiplinan ibadah berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 3,86 (77,1%). Kebiasaan begadang memiliki hubungan negatif terhadap kedisiplinan akademik (r = -0,165) dan kedisiplinan ibadah (r = -0,131), dengan tingkat hubungan yang sangat rendah.
Copyright (c) 2026 Fithriyyah Ridwan, St. Nurhayati, Ririn Auliah Ridwan, Dhela Rahmatullah, Azizah Nurul Aliyah, Sangrina https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMBATALAN HAK WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG MELAUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEWARIS BERDASARKAN KETENTUAN KUHPERDATA
Pembatalan hak waris terhadap ahli waris yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris diatur dalam Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ahli waris tidak patut (onwaardig). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria ahli waris tidak patut serta akibat hukum dari pembatalan hak waris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi terhadap peraturan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dapat kehilangan hak waris apabila melakukan tindakan seperti membunuh atau mencoba membunuh pewaris, membuat tuduhan palsu, melakukan ancaman, atau memalsukan surat wasiat. Akibat hukumnya, ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sehingga kehilangan seluruh hak atas harta warisan, sedangkan bagian warisannya dialihkan kepada ahli waris lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kepatutan dalam pembagian warisan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Sahda Naura Salwa Taufiqi, Reggiene Callysta Kurniawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN ETIS TERHADAP KODE ETIK JAKSA DALAM PENANGANAN KASUS PENCURIAN BIJI KAKAO
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali keberlakuan Kode Etik Jaksa dalam kasus pencurian biji kakao oleh Nenek Minah. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek, yaitu efektivitas Kode Etik Jaksa dalam memberikan ruang diskresi untuk menghentikan perkara yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (litigation of small claims), serta peran jaksa dalam menerapkan diskresi terhadap delik pencurian dengan mempertimbangkan bobot delik dan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif guna menyajikan gambaran sistematis dan jawaban komprehensif atas permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kode Etik Jaksa dalam kasus pencurian ringan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya penegakan diskresi, kurangnya keberanian jaksa dalam menggunakan kewenangan etik, serta adanya tekanan formalitas hukum yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jaksa gagal menerapkan diskresi yang mengedepankan hati nurani. Diskresi jaksa terhadap delik pencurian ringan diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain KUHP, UU Kejaksaan, serta PERJA No. 4 Tahun 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran jaksa sebagai penegak hukum dan penjaga keadilan, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial.
Copyright (c) 2026 Kanaia Brahmantia Hermanu, Mella Amanda Nuraini, Naila Praba Kirana, Jelita Tibyana Shidqy, Baidhowi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS SENGKETA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA BARAT: STUDI KASUS KELUARGA PROBOSUTEDJO
Sengketa waris merupakan persoalan hukum yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia, terutama karena pluralisme sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris perdata barat. Salah satu sengketa waris yang menarik perhatian publik adalah konflik pembagian harta peninggalan pengusaha nasional almarhum Probosutedjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa waris keluarga Probosutedjo dalam perspektif hukum waris perdata barat (Burgerlijk Wetboek/BW), khususnya mengenai kedudukan ahli waris, pembagian harta bersama, legitime portie, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa waris dalam keluarga Probosutedjo tidak hanya dipengaruhi aspek yuridis, tetapi juga faktor ekonomi, hubungan keluarga, dan nilai aset warisan yang besar. Dalam perspektif hukum waris perdata barat, penentuan bagian warisan harus memperhatikan terlebih dahulu pemisahan harta bersama antara suami dan istri, kemudian pembagian kepada para ahli waris menurut golongan yang ditentukan undang- undang. Selain itu, hak mutlak ahli waris garis lurus (legitime portie) wajib dilindungi agar tidak terjadi pengurangan hak secara sepihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum waris perdata barat memberikan kerangka kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris, namun penyelesaian damai tetap menjadi langkah terbaik untuk menjaga hubungan kekeluargaan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Rina Mauilia Ningrum, Novita Dwi Kurnia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI YURIDIS GREENWASHING DALAM KONTRAK DAGANG: KAJIAN WANPRESTASI ATAS KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI PRODUK BERWAWASAN LINGKUNGAN
Seiring meningkatnya kesadaran lingkungan di pasar internasional dan nasional, praktik greenwashing kini menjadi tantangan besar bagi integritas kontrak dagang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak hukum dari greenwashing sebagai bentuk wanprestasi dalam kontrak dagang yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan spesifikasi produk yang berwawasan lingkungan. Kajian ini menemukan bahwa unsur ramah lingkungan atau klaim keberlanjutan adalah spesifikasi teknis yang menjadi objek perjanjian yang mengikat secara hukum. Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan termasuk pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, ketidaksesuaian prestasi tersebut memenuhi syarat sebagai wanprestasi. Ini memberikan hak gugat bagi pembeli untuk menuntut ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pemenuhan prestasi kembali. Praktik ini melanggar Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dalam hubungan Business-to-Consumer (B2C) karena larangan menjual barang yang tidak sesuai janji dalam label atau iklan. Studi ini menemukan bahwa ekolabel sangat penting sebagai parameter ilmiah yang objektif dan merekomendasikan standarisasi istilah ramah lingkungan dalam regulasi perdagangan untuk memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas korporasi.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Zacky Ramadhan, Satrio Bagus Mukti Wibowo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN PROBLEM BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA ELEMEN KONSTRUKSI UTILITAS GEDUNG SMK NEGERI 1 KEMLAGI
Penelitian ini menyelidiki: (1) dampak pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran teknologi bangunan (gambar konstruksi dan perpipaan) dan (2) implementasi pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar di SMK Negeri 1 Kemlagi. Penelitian ini didorong oleh hasil belajar siswa yang buruk, yang disebabkan oleh metode pengajaran yang monoton dan berpusat pada guru yang cepat menimbulkan kebosanan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental kuantitatif dengan desain kuasi-eksperimental dan kelompok kontrol non-ekuivalen. Sampel terdiri dari dua kelas—kelas eksperimen dan kelas kontrol—dengan total 69 siswa. Pengumpulan data melibatkan tes (tes pra dan pasca) serta observasi proses pembelajaran. Hasil menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar antara kedua kelas. Kelas eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih besar pada tes pasca dibandingkan kelas kontrol. Dengan demikian, model pembelajaran berbasis masalah telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada.
Copyright (c) 2026 Mohammad Rizqi Andika Akbar, Soeparno https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HARAM, HALAL, ATAU KONTEKSTUAL? MUSIK MODERN DALAM PERSPEKTIF KEISLAMAN
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami posisi musik modern dalam perspektif keislaman di tengah perkembangan budaya populer yang semakin memengaruhi kehidupan peserta didik di lingkungan pendidikan. Fenomena ini relevan dikaji karena musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berperan dalam pembentukan nilai, identitas, dan praktik keagamaan generasi muda Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber keislaman klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap musik bersifat beragam, mulai dari yang mengharamkan hingga yang memperbolehkan secara kontekstual. Dalam praktiknya, musik modern dapat menjadi media ekspresi budaya dan sarana dakwah apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Temuan ini menegaskan bahwa hukum musik dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dipengaruhi oleh konteks, isi, tujuan, dan dampaknya dalam kehidupan sosial, khususnya di lingkungan pendidikan.
Copyright (c) 2026 Nafisah Auralia, Nike Putri Aulia, Nurqalbi Talitha Tsani Budiman, Putri Fira Dwi Kumala, Edi Suresman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) REVIT UNTUK QUANTITY TAKE OFF PADA GEDUNG PENDIDIKAN SDN ASEMROWO
Perkembangan teknologi digital dalam industri konstruksi mendorong penerapan Building Information Modeling (BIM) sebagai metode yang mampu meningkatkan efektivitas dan integrasi dalam proses perencanaan serta pelaksanaan proyek. Salah satu implementasi BIM dilakukan pada proses Quantity Take Off (QTO), yang selama ini masih banyak dikerjakan secara konvensional sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan volume pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis hasil pemodelan struktur Gedung SDN Asemrowo menggunakan Autodesk Revit; 2) menghitung volume pekerjaan struktur berbasis BIM, dan; 3) membandingkan hasil perhitungan BIM dengan metode konvensional; Metode penelitian yang digunakan adalah Representation-based Inquiry (RBI) dengan objek penelitian berupa Gedung Pendidikan SDN Asemrowo. Pemodelan tiga dimensi dilakukan berdasarkan gambar Detail Engineering Design (DED) yang meliputi pondasi pilecap, sloof, kolom, balok, pelat lantai, dan struktur atap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Autodesk Revit mampu menghasilkan model 3D struktur beserta output QTO berupa volume beton dan pembesian pada setiap elemen struktur. Hasil perbandingan menunjukkan selisih sebesar –2,90% pada volume beton dan –2,67% pada volume pembesian antara metode BIM dan metode konvensional. Nilai negatif (–) menunjukkan bahwa hasil perhitungan menggunakan BIM lebih kecil dibandingkan metode konvensional. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat ketelitian perhitungan dan pemodelan.
Copyright (c) 2026 Mario Dewata Putra, Feriza Nadiar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DENOTATIVE AND CONNOTATIVE MEANINGS IN “ALL TOO WELL” BY TAYLOR SWIFT
his study aims to analyze the denotative and connotative meanings found in the song All Too Well by Taylor Swift. The research employs a qualitative descriptive method and is based on the semantic theory proposed by Geoffrey Leech, focusing specifically on denotative and connotative meanings. The data of this study are taken from selected lyrics of the song, which are analyzed to identify both literal and implied meanings. The findings reveal that denotative meanings present the surface or dictionary definitions of the words, while connotative meanings convey deeper emotional nuances related to love, memory, and heartbreak. Furthermore, the study shows that the use of figurative language enhances the emotional impact of the song, allowing listeners to connect more deeply with its themes. It can be concluded that connotative meaning plays a dominant role in expressing the songwriter’s personal experiences and emotions. This study contributes to the field of semantics by demonstrating how meaning is constructed and interpreted in song lyrics.
Copyright (c) 2026 Femy Chandra Winata, Bernieke Anggita Ristia Damanik https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMBATASAN HAK MENOLAK WARISAN OLEH DEBITUR PAILIT DALAM PERSPEKTIF ACTIO PAULIANA
Penelitian ini mengkaji pembatasan hak menolak warisan oleh debitur pailit dalam perspektif actio pauliana dalam hukum positif Indonesia. Permasalahan utama yang dianalisis meliputi apakah penolakan warisan oleh debitur pailit memenuhi unsur-unsur actio pauliana, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta doktrin hukum yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan warisan oleh debitur pailit secara doktrinal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum yang memenuhi unsur actio pauliana, karena dilakukan secara formal, tidak diwajibkan oleh hukum, dan berpotensi merugikan kreditur dengan mengurangi boedel pailit. Meskipun demikian, hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai pembatasan hak tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Dalam praktik, perlindungan terhadap kreditur masih bergantung pada penafsiran hakim dan inisiatif kurator melalui pengajuan actio pauliana.Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur kedudukan hak warisan dalam kepailitan serta kewenangan kurator untuk mengintervensi penolakan warisan demi melindungi kepentingan kreditur. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian dan keadilan hukum dalam persinggungan antara hukum waris dan hukum kepailitan.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Virgo Ervan Rogabe Samosir, Ghaisan Dhiya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEDUDUKAN AKTA WASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK AHLI WARIS: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 703/PDT.G/2023/PN JKT.PST
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan akta wasiat dalam hukum waris perdata, keabsahan wasiat terakhir ketika terdapat lebih dari satu wasiat, serta implikasinya terhadap hak ahli waris dalam Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta wasiat memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat sah menurut KUHPerdata. Dalam hal terdapat lebih dari satu wasiat, berlaku prinsip bahwa wasiat terakhir yang sah mengesampingkan wasiat sebelumnya. Dalam perkara ini, wasiat tahun 2020 terbukti sah dan secara tegas mencabut wasiat tahun 2016. Karena tidak terdapat ahli waris dengan hak mutlak (legitime portie), kehendak terakhir pewaris menjadi dasar utama dalam penentuan hak ahli waris.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Rania Humayra, Auuli Friscilla Syalomita Gultom https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
POLA KOMUNIKASI PASANGAN USIA DINI DALAM PENGELOLAAN EKSPEKTASI PERNIKAHAN (PASANGAN USIA DINI DIBAWAH 19 TAHUN DI KABUPATEN BANDUNG)
Permasalahan utama penelitian ini adalah fenomena pernikahan usia dini di Kabupaten Bandung yang seringkali tidak dibarengi dengan kematangan komunikasi interpersonal, sehingga memicu kesenjangan antara ekspektasi romantis pra-nikah dengan realitas domestik pasca-nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pasangan usia dini mengonstruksi makna pernikahan dan mengelola ekspektasi mereka melalui pola komunikasi interpersonal. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, penelitian ini mengeksplorasi motif (because motive dan in-order-to motive) serta pengalaman subjektif dari pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi pasangan usia dini cenderung fluktuatif, reaktif, dan sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan emosional serta intervensi keluarga besar. Pengelolaan ekspektasi dilakukan melalui proses negosiasi makna yang dinamis, namun sering terhambat oleh ego remaja dan rendahnya literasi bimbingan perkawinan. Temuan ini merekomendasikan rekonstruksi program bimbingan perkawinan agar lebih adaptif terhadap psikologi komunikasi remaja guna memperkuat ketahanan keluarga muda.
Copyright (c) 2026 Salsha Annisa Virana, Fitri Annisa Rachmah, Affan Neskisyah Ramadhan, Umi Narimawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI PT LAPINDO BRANTAS TERHADAP SEMBURAN LUMPUR LAPINDO
Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum korporasi PT Lapindo Brantas terhadap kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian sosial-ekonomi, serta persoalan kemanusiaan yang berkepanjangan. Penelitian dilatarbelakangi oleh lemahnya implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam menjerat korporasi sebagai pelaku kegiatan usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi PT Lapindo Brantas, mengkaji dasar hukum dan prinsip pertanggungjawaban korporasi yang relevan, serta menilai perlindungan hukum dan keadilan bagi korban Lumpur Lapindo. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum yang diterapkan terhadap PT Lapindo Brantas lebih menitikberatkan pada mekanisme administratif dan perdata berupa kompensasi dan relokasi korban, sedangkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi belum berjalan secara optimal. Prinsip strict liability, polluter pays principle, dan corporate criminal liability yang seharusnya menjadi dasar penegakan hukum lingkungan juga belum diterapkan secara efektif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pembayaran kompensasi, ketidaksesuaian nilai ganti rugi, serta terbatasnya akses keadilan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi penegakan hukum dalam kasus Lumpur Lapindo. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas untuk memperkuat pertanggungjawaban korporasi, meningkatkan perlindungan korban, serta mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Qonita Aidina Puspa Wahyudi, Labibah Arum Anugrahaeni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DISHARMONI REGULASI DAN IMPLEMENTASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KRITIS TERHADAP AKTIVITAS INDUSTRI EKSTRAKTIF DALAM PERSPEKTIF SDGs
Artikel ini mengkaji disharmoni regulasi dan implementasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sektor industri ekstraktif di Indonesia melalui perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Menggunakan pendekatan yuridis normatif-kritis, kajian ini menganalisis implikasi perubahan rezim perizinan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja terhadap efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Hasil kajian membuktikan bahwa pergeseran paradigma dari sistem perizinan berbasis izin menuju sistem berbasis risiko secara struktural melemahkan dua fungsi fundamental hukum lingkungan: fungsi preventif AMDAL yang terdegradasi menjadi formalitas administratif, dan fungsi korektif masyarakat yang tereliminasi akibat integrasi persetujuan lingkungan ke dalam Nomor Induk Berusaha. Integrasi prinsip SDGs 13, 15, dan 16 dalam kebijakan industri ekstraktif terbukti bersifat symbolic compliance, di mana komitmen normatif negara secara konsisten dikalahkan oleh logika investasi jangka pendek. Pelanggaran lingkungan yang berulang secara sistematis bersumber dari tiga kondisi yang saling memperkuat: inkonsistensi regulasi, fenomena regulatory capture, dan desain sanksi yang tidak deterrent. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi penegakan hukum berbasis empat pilar, yakni klarifikasi jalur penegakan, penguatan green constitutionalism, pemulihan partisipasi publik bermakna, dan rekalibrasi pertanggungjawaban perdata yang proporsional demi mewujudkan keadilan ekologis yang substantif.
Copyright (c) 2026 Arie Sukanti Siagian, ,Kevin Kornelius Baringbing, Shelomitha Azalia Widiyaningrum, Nazwa Anggraeni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HUBUNGAN CERPEN KORUPTOR TOBAT TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DALAM PAK KELAS XII SMK NEGERI 2 SIATAS BARITA PADA TAHUN 2026/2027
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan cerpen Koruptor Tobat terhadap motivasi belajar pendidikan karakter anti korupsi dalam Pendidikan Agama Kristen (PAK) kelas XII SMK Negeri 2 Siatas Barita Tahun 2026/2027. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XII SMK Negeri 2 Siatas Barita dengan sampel sebanyak 30 orang yang diambil menggunakan teknik simple random sampling. Instrumen penelitian berupa angket tertutup dengan skala Likert yang disusun berdasarkan indikator variabel X, yaitu cerpen Koruptor Tobat, dan variabel Y, yaitu motivasi belajar pendidikan karakter anti korupsi. Teknik analisis data menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson. Indikator dengan skor tertinggi pada variabel X terdapat pada pernyataan “Saya mudah memahami jalan cerita cerpen Koruptor Tobat saat pembelajaran berlangsung”, sedangkan skor terendah terdapat pada pernyataan “Saya memahami pentingnya hidup jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari setelah membaca cerpen Koruptor Tobat”. Pada variabel Y, skor tertinggi terdapat pada pernyataan “Saya tidak mudah menyerah saat mempelajari materi anti korupsi dalam pembelajaran PAK”, sedangkan skor terendah terdapat pada pernyataan “Saya berani menyampaikan pendapat dalam diskusi pembelajaran PAK”. Dengan demikian, cerpen Koruptor Tobat efektif digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik.
Copyright (c) 2026 Ester Guseni Purba, Indriana Hutagalung, Martin Juventus Hutapea, Andar Gunawan Pasaribu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2024
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan pada sektor pertambangan di Indonesia tahun 2015-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi BEI. Melalui teknik purposive sampling, diperoleh 10 perusahaan sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Board Independen berpengaruh positif namun tidak signifikan, Frekuensi Rapat Dewan berdampak positif tidak signifikan, dan Ownership Institusional memiliki dampak negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan nilai perusahaan.
Copyright (c) 2026 Fina Faradina, M. Amin Kadafi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN PADA SMA NEGERI DI KOTA JAMBI
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam membentuk karakter disiplin peserta didik di SMA Negeri Kota Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan dilakukan secara terintegrasi melalui penegakan tata tertib, keteladanan, pembiasaan positif, dan pengawasan berkelanjutan. Program pembiasaan serta budaya disiplin sekolah terbukti efektif dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa. Keberhasilan strategi didukung oleh kerja sama antara sekolah dan orang tua, sementara hambatan berasal dari rendahnya kesadaran siswa dan pengaruh lingkungan luar. Secara keseluruhan, kepemimpinan kepala sekolah memberikan dampak positif terhadap peningkatan karakter disiplin peserta didik.
Copyright (c) 2026 Dilla Nurhalimah, Mohamad Muspawi, Erisa Kurniati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH PENDIDIKAN, ANGKA HARAPAN HIDUP, UPAH, DAN TINGKAT PARTISISPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA TAHUN 2015-2023
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, angka harapan hidup, upah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap ketimpangan gender di Indonesia menggunakan data sekunder periode 2015-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber terkait lainnya dengan metode regresi linier berganda menggunakan aplikasi EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan gender, upah berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan gender di Indonesia. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan gender dengan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,956 yang menunjukkan bahwa sekitar 96% variasi ketimpangan gender dapat dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini.
Copyright (c) 2026 Kesinatari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS KAUSALITAS INFLASI DAN PENGANGGURAN SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI INDONESIA TAHUN 2000-2024
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis perkembangan dan hubungan kausalitas antara Inflasi dan Pengangguran serta faktor yang mempengaruhinya, seperti Jumlah Uang Beredar, BI Rate, Nilai Tukar, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif, memanfaatkan alat analisis uji regresi berganda dan uji kausalitas Granger dengan periode penelitian tahun 2000-2024. Hasil penelitian ini menunjukkan BI Rate memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Inflasi, sedangkan Jumlah Uang Beredar dan Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan. Hasil dari penelitian ini juga membuktikan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengangguran, namun BI Rate dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh. Untuk uji kausalitas Granger yang dilakukan guna melihat hubungan antara Inflasi dan Pengangguran menunjukan hasil bahwa hubungan kausalitas hanya terjadi satu arah dari Inflasi terhadap Pengangguran.
Copyright (c) 2026 Marsella Saputri, Syamsurijal Tan, Siti Hodijah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SEKTOR ENERGI: STUDI KASUS PENGOPLOSAN BBM DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SDGs
Penelitian ini membahas analisis yuridis tindak pidana korupsi dalam sektor energi, khususnya praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM), serta dampaknya terhadap lingkungan dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan BBM merupakan bentuk tindak pidana ekonomi dan korupsi yang merugikan negara, konsumen, serta lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan meliputi pencemaran udara, air, dan tanah, peningkatan emisi gas rumah kaca, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Dalam perspektif SDGs, praktik ini menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 7, SDG 12, SDG 13, dan SDG 16. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, pengawasan distribusi BBM berbasis digital, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan tata kelola energi yang transparan, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Nadine Kesya Anjani, Rina Maulia Ningrum, Jesi Vania Zerlinda Bilqis, Naesa Nabila Yandriani, Novita Dwi Kurnia, Muhammad Adymas Hikal Fikri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MENJAGA IMAN DAN ETIKA DI ERA INFORMASI “TETAP TEGUH DI TENGAH ARUS DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL”
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Etika dan iman Pemuda Gereja HKI Pagar Batu di era informasi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kegiatan terjun lapangan yang bertujuan untuk melakukan upaya untuk mengatasi berkurangnya iman dan etika di era informasi hoax saat ini.. Instrumen penelitian berupa trjun lapangan dan melakukan suatu kegiatan wawancara dalam suatu kegiatan pemuda Gereja HKI Pagar Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda HKI jauh dari kata menjaga iman dan etika di Era informasi saat ini. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik peran gereja untuk menanggulangi para pemuda tersebut akan semakin bertumbuh iman para pemuda. Oleh karena itu, Peran gereja saat ini sangat berpengaruh atas iman dan etika pemuda HKI pagar Batu saat ini.
Copyright (c) 2026 Kristina Sihombing, Bronson Harianjan, Fantriani Manullang, Melysa Sinaga, Jellyhanna Simangungsong, Srimarlina Laoli, Rawatri Sitanggang https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN DIGITAL BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MAKASSAR VETERAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan Digital Banking terhadap kepuasan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah Bank Syariah Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Veteran. Sampel sebanyak 100 nasabah yang di ambil dengan metode Accidental Sampling. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Digital Banking berpengaruh positif dan signifikjan terhadap Kepuasan Nasabah. Secara simultan, kualitas Layanan dan Digital Banking berpengaruh positif dan signfikan terhadap Kepuasan Nasabah. Hal ini memberikan dampak bahwa peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi fitur Digital Banking dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kepuasan nasabah.
Copyright (c) 2026 Irtiyah Khairiyana Asis, Kamaruddin, Hafsah Umar, Samsul, Asyraf Mustamin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
JUAL BELI ONLINE MENURUT TINJAUAN KAIDAH AL-‘ADAH AL-MUHAKKAMAH DAN PENERAPANNYA DALAM REALITAS SOSIAL
Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ekonomi modern, jual beli online telah menjadi kebiasaan (urf) baru yang dominan di masyarakat Muslim. Transaksi digital ini meliputi penggunaan platform e-commerce, pembayaran non-tunai, pengiriman barang, hingga sistem retur dan garansi. Artikel ini membahas bagaimana kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah dapat digunakan untuk menjustifikasi keabsahan jual beli online sekaligus memberikan batasan-batasan syariat yang harus dipenuhi. Dengan metode kajian pustaka dan analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi penerapan kaidah tersebut dalam realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa jual beli online adalah bentuk kebiasaan baru yang sah secara Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak (sama’an radin), objek yang jelas, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Kesimpulannya, kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah memberikan fleksibilitas hukum yang memungkinkan transaksi digital diterima sebagai bagian dari muamalah Islam, sekaligus menjadi filter terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.
Copyright (c) 2026 M. Subhan Yazid Assyafi' https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA AGENSI PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Agensi pada Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024. Biaya Agensi di Proyeksikan dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan menghasilkan 24 observasi perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap biaya agensi, yang mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen belum memberikan pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan guna mengurangi biaya agensi. Sementara itu, Kepemilikan Pemerintah berpengruh negatif dan tidak signifikan terhadap biaya agensi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan belum memberikan efek yang signifikan pada sektor perbankan. Selain itu, Ukuran Perusahaan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya agensi. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang tercermin dari ukuran perusahaan lebih berperan dalam mengurangi biaya keagenan. Dibandingkan Struktur kepemilikan pada sektor perbankan.
Copyright (c) 2026 Gali Sukmawati, M. Amin Kadafi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS DALAM PRAKTIK: ANTARA WASIAT PEWARIS DALAM KUH PERDATA
Perlindungan hak ahli waris dalam hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi isu penting, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan pewaris untuk membuat wasiat dan perlindungan terhadap hak ahli waris legitimaris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan wasiat dalam hukum waris perdata Barat, menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris, serta mengkaji penyelesaian konflik antara wasiat pewaris dan hak ahli waris dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pewaris dalam membuat wasiat tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan legitieme portie, yaitu bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Apabila wasiat melanggar ketentuan tersebut, ahli waris dapat mengajukan tuntutan pengurangan (inkorting) atau pembatalan wasiat melalui pengadilan. Meskipun perlindungan hukum terhadap ahli waris telah diatur secara jelas dalam KUHPerdata, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat dan proses penyelesaian sengketa yang memerlukan waktu serta biaya besar.
Copyright (c) 2026 Rayi Kharisma Rajib, Siti Cheara Dagna Paschya, Kayla Marsa Maharani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH TEKANAN AKADEMIK, INTENSITAS PENGGUNAAN AI, DAN LINGKUNGAN PERTEMANAN TERHADAP KECURANGAN AKADEMIK MAHASISWA IAIN PAREPARE
Fenomena kecurangan akademik di kalangan mahasiswa semakin meningkat seiring tingginya tekanan akademik, perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), dan pengaruh lingkungan pertemanan dalam kehidupan kampus. Mahasiswa sering menghadapi tuntutan nilai tinggi, banyaknya tugas, persaingan akademik, serta target lulus tepat waktu yang dapat memicu perilaku tidak jujur seperti mencontek, plagiarisme, dan penyalahgunaan AI dalam penyelesaian tugas akademik. Selain itu, lingkungan pertemanan yang menganggap kecurangan sebagai hal biasa turut memengaruhi perilaku mahasiswa dalam mengambil keputusan akademik. Berdasarkan fakta literatur, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tekanan akademik dan lingkungan pertemanan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik, sedangkan intensitas penggunaan AI masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Sebagian besar penelitian sebelumnya juga masih meneliti variabel tersebut secara terpisah dan belum banyak mengintegrasikan ketiganya dalam satu model penelitian, khususnya pada mahasiswa IAIN Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tekanan akademik, intensitas penggunaan AI, dan lingkungan pertemanan terhadap kecurangan akademik mahasiswa IAIN Parepare baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif IAIN Parepare. Hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah tekanan akademik dan lingkungan pertemanan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik mahasiswa, sedangkan intensitas penggunaan AI diduga turut memengaruhi perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Selain itu, ketiga variabel tersebut diperkirakan secara simultan memiliki pengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menciptakan budaya akademik yang jujur, sehat, dan berintegritas di lingkungan perguruan tinggi.
Copyright (c) 2026 Jumriati, St.Nurhayati, Fajriani, Virmayanti, Aswan, Muhammad Alfaris Taslim, Andi Ugha Lolo Samanrilangi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MANAJEMEN SARANA PRASARANA DAN KUALITAS BELAJAR DI SMA KOTA JAMBI
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri Kota Jambi. Fokus penelitian meliputi manajemen perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana dalam mendukung kualitas pembelajaran siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait kondisi sarana prasarana sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana di SMA Negeri Kota Jambi belum berjalan secara optimal. Pada aspek perencanaan, sekolah masih menghadapi keterbatasan ruang kelas sehingga beberapa laboratorium dialihfungsikan menjadi ruang belajar serta koleksi buku di ruang perpustakaan yang kurang memadai. Pada aspek pengadaan, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pemenuhan fasilitas pembelajaran. Pada aspek pemanfaatan, sarana yang tersedia belum digunakan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas pendukung dan kurangnya pengawasan penggunaan fasilitas. Sementara itu, pada aspek pemeliharaan masih ditemukan fasilitas yang kurang terawat sehingga mempengaruhi kenyamanan belajar siswa. Kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas pembelajaran, terutama pada efektivitas proses belajar mengajar dan kualitas belajar siswa.
Copyright (c) 2026 Aluisius Kevin, Denny denmar, Erisa Kurniati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
URGENSI REVITALISASI WAWASAN NUSANTARA DALAM MENJAWAB TANTANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Wawasan Nusantara berperan sebagai landasan visional bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional yang adil dan merata. Sebagai negara kepulauan dengan keberagaman tinggi, Indonesia menghadapi tantangan seperti ketimpangan wilayah, melemahnya nasionalisme, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi, sehingga Wawasan Nusantara menjadi cara pandang yang menyatukan seluruh wilayah dan masyarakat dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wawasan Nusantara merupakan pedoman integrasi nasional dan dasar kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Namun, implementasinya terhambat oleh rendahnya pemahaman masyarakat, ketimpangan pembangunan, serta kurang optimalnya koordinasi pusat dan daerah. Oleh karena itu, revitalisasi melalui pendidikan, pembangunan merata, literasi digital, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Chelsea Farellina Tajudin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0